Mentan Amran Jaga Harga Pakan, Telur Wajib Diserap SPPG

RRI.CO.ID, Surabaya – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga pakan dijaga hingga akhir 2026 dan telur peternak wajib diserap SPPG. Kebijakan tersebut diambil untuk menekan biaya produksi sekaligus memberi kepastian pasar bagi peternak rakyat.

Keputusan itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 11 Agutus 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menerima aspirasi peternak dari berbagai daerah terkait tekanan biaya produksi dan penyerapan hasil ternak.

"Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya. Sampai jam tiga subuh tadi kami membahas bagaimana nasib peternak kita," kata Amran.

Amran mengatakan persoalan peternak harus diselesaikan dari sisi hulu hingga hilir. Menurutnya, menjaga harga telur tidak cukup jika biaya pakan terus meningkat.

Karena itu, pemerintah memastikan harga pakan tetap terkendali hingga akhir tahun. Pada saat yang sama, penyerapan telur peternak diperkuat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

"HPP untuk harga telur kita jaga, tetapi harga pakan juga harus kita jaga, jangan terlalu tinggi. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan," tegas Amran.

Di sisi hilir, Amran memastikan SPPG wajib menyerap telur sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi telur produksi peternak rakyat.

"Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia," ujarnya.

Amran juga mendorong peningkatan konsumsi telur melalui Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Konsumsi telur dalam menu MBG diharapkan dapat ditingkatkan dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan.

"Insyaallah harga telur kita jaga di tingkat SPPG. Kemudian kalau konsumsi satu kali per minggu bisa menjadi dua kali, bahkan tiga kali," kata Amran.

Menurutnya, peningkatan konsumsi telur dalam MBG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Kebijakan tersebut sekaligus memperluas pasar bagi produksi peternak rakyat.

Amran menegaskan perlindungan peternak menjadi perhatian pemerintah karena sekitar 3,8 juta peternak bergantung pada keberlangsungan sektor perunggasan. Ia bahkan memilih menggelar rapat di Surabaya setelah menerima informasi mengenai tekanan yang dialami peternak.

"Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami," ujarnya.

Menurut Amran, pemerintah harus bergerak cepat ketika persoalan muncul di lapangan. Aspirasi peternak harus segera ditindaklanjuti melalui pembahasan dan keputusan yang memberikan kepastian usaha.

Sementara itu, Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek, Eti Marlina, menyambut baik kebijakan pemerintah. Menurutnya, kepastian harga pakan sangat penting bagi peternak mikro, kecil, dan menengah.

Eti mengatakan pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi peternakan. Karena itu, pihaknya mengusulkan masa berlaku kebijakan harga pakan diperpanjang agar peternak memiliki kepastian usaha.

Untuk peternak mikro, masa berlaku yang sebelumnya tiga bulan diusulkan menjadi enam bulan. Sementara peternak kecil dari dua bulan menjadi empat bulan, dan peternak menengah dari satu bulan menjadi dua bulan.

"Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan," ujar Eti.

Eti juga mengapresiasi komitmen pemerintah menjaga harga pakan tanpa mengorbankan kualitas. Menurutnya, pakan yang terjangkau tetap harus memenuhi standar agar produktivitas peternak terjaga.

"Kami berharap adanya komitmen bersama untuk tidak menaikkan pakan, baik itu konsentrat maupun pakan jadi, tapi kami berharap tetap menjaga kualitas yang ber-SNI," katanya.