BGN Perkuat Koordinasi dengan Pemda, Kawal Operasional MBG ke Pelosok Daerah

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan berjalan lebih optimal sekaligus memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara bersama-sama.

Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, koordinasi dengan pemda menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Sebab, pemerintah daerah memiliki peran langsung dalam mendukung berbagai aspek program di wilayah masing-masing.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG. Baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” kata Sudaryono dalam keterangan kepada RRI.co.id di Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Menurut Sudaryono, BGN membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemda untuk memastikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG dapat segera ditangani. Ia juga mengapresiasi para kepala daerah yang selama ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk melalui Dinas Kesehatan dalam menangani berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

BGN, lanjut Sudaryono, terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga orang tua siswa. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik dan setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, keterlibatan pemda dibutuhkan dalam sejumlah aspek pelaksanaan program, termasuk pendataan penerima manfaat hingga pengawasan kesehatan dan kebersihan.

“Intinya, BGN ini meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemda. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemda diminta untuk ikut terlibat dalam program MBG,” ujar Tito.

Tito berharap setiap dinas di daerah dapat mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan MBG. Ia menilai keterlibatan lintas perangkat daerah menjadi penting agar dukungan pemerintah daerah terhadap program tersebut berjalan secara optimal.

“Kemudian yang lainnya ya, otomatis Dinas Pendidikan masing-masing berperan untuk pendataan penerima manfaat. Kemudian ikut mengawasi dari Dinas Kesehatan, ikut mengawasi masalah higienis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada,” kata Tito.

Dengan penguatan koordinasi tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan MBG di daerah tidak hanya berjalan lebih tertib. Tetapi juga mampu merespons secara cepat berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama program berlangsung.