Relokasi Warga Kampung Bandan ke Hunian Senen, Dirut KAI: Warga Tak Protes
- 09 Jul 2026 06:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- KAI melanjutkan relokasi sekitar 100 kepala keluarga Kampung Bandan ke Hunian Senen berkapasitas 324 unit.
- Relokasi berikutnya akan menyasar warga bantaran rel Palmerah untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta.
- Penghuni Hunian Senen memperoleh fasilitas hunian serta pembebasan biaya listrik dan air selama enam bulan pertama.
RRI.CO.ID, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan relokasi sekitar 100 kepala keluarga Kampung Bandan menuju Hunian Senen berkapasitas 324 unit. Sebanyak 69 unit Hunian Senen telah terisi, sedangkan penerima manfaat berikutnya berasal dari kawasan Kampung Bandan.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan relokasi berikutnya, akan menyasar warga bantaran rel kawasan Palmerah. Program tersebut bertujuan menyediakan hunian layak sekaligus mendukung keselamatan perjalanan kereta api di kawasan bantaran rel.
Hunian Senen berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebagai lokasi relokasi warga bantaran rel. "Jadi di Kramat, kita bikin 324 unit. Yang sudah terisi 69 unit. Sekarang kita mau pindahkan yang di Kampung Bandan. Yang ke arah Kampung Bandan itu kan banyak 'Rumah Tanpa Matahari', itu ada sekitar 100 keluarga yang dipindahkan," kata Bobby Rasyidin dihadapan awak media dalam perjalanan menggunakan Kereta Luar Biasa (KLB) Kereta Wisata dari Yogyakarta menuju Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Bobby menjelaskan relokasi setelah Kampung Bandan akan dilanjutkan kepada warga yang bermukim di bantaran rel Palmerah. Program tersebut merupakan bagian kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat.
"Iya (kita pindahkan). Ini program kerakyatan kan," ujar Bobby. Ia menyatakan proses relokasi berlangsung tanpa penolakan dari masyarakat karena pemerintah menghadirkan solusi penyediaan hunian.
"Perlu di catat,teman-teman media. Alhamdulillah,tidak ada warga yang protes. Mereka kita pindahkan ketempat yang lebih layak. Anak-anak mereka, disekolahkan ke sekolah rakyat, sesuai arahan bapak Presiden Prabowo," ujar DZ sapaan Bobby Rasyidin dihadapan RRI.co.id dalam perjalanan menggunakan Kereta Luar Biasa (KLB) Kereta Wisata.
Ia menjelaskan warga sebelumnya sering mengalami penggusuran tanpa memperoleh tempat tinggal pengganti yang memadai. "Coba tanya ke Daop 1, tidak ada yang menolak. Selama ini mereka diusir, tapi tanpa solusi. Sekarang kita kasih mereka solusi," ucap dia.
Bobby menjelaskan pemerintah juga memberikan kesempatan bekerja kepada sebagian warga sebagai petugas kebersihan sesuai arahan Presiden. Ia menambahkan anak-anak keluarga relokasi telah didaftarkan mengikuti program Sekolah Rakyat sesuai instruksi Presiden.
"Ini perintah Presiden juga, 'Bob, kasih kerjaan'. Kita kasih kerjaan jadi petugas kebersihan. Kita namain mereka itu pejuang bersih," kata dia.
"Saya laporan sama beliau, 'Pak, itu banyak anak-anak yang tidak sekolah'. Beliau bilang, 'Daftarkan ke Sekolah Rakyat'," tutur Bobby.
Bobby menegaskan penataan permukiman bantaran rel dilakukan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta sekaligus menyediakan hunian layak.
"Ya,kita akan bersihkan semuanya karena bagi kami, ini tidak hanya menyangkut safety. Ini persoalan masyarakat kita yang tidak hidup dengan hunian layak," tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Danantara Housing menyelesaikan Hunian Senen di lahan 1,61 hektare. Kawasan tersebut memiliki 324 unit lengkap dengan toilet, musala, dapur umum, ruang komunal, taman bermain, dan area parkir.
"Luar biasa cepat kerjanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada BP BUMN, PT KAI, PT Angkasa Pura Indonesia yang menyiapkan lahannya, serta kontraktor pelaksana yaitu Hutama Karya, PT PP, dan Wijaya Karya. Ini contoh kolaborasi yang baik untuk kepentingan rakyat," kata Maruarar saat meninjau kesiapan hunian pada 9 Juni 2026.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan penghuni Hunian Senen tidak dikenakan biaya selama enam bulan pertama. Fasilitas listrik dan air juga diberikan tanpa biaya sebelum dilakukan evaluasi pengelolaan berikutnya.
"Untuk tahap awal tidak akan dipungut biaya. Listrik dan air juga akan digratiskan terlebih dahulu. Nanti setelah enam bulan akan dilakukan evaluasi terkait pengelolaannya," ujar Dony.
Kata Kunci / Tags
Video
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....