Kekeringan Meluas akibat Kemarau, DPR Minta Pemda Antisipasi Krisis Air Bersih

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan meminta, pemerintah daerah (pemda) segera bergerak cepat mengantisipasi meluasnya kekeringan. Di tengah musim kemarau saat ini, kondisi tersebut menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah.

Pernyataan tegas Irmawan itu, sekaligus merespon pernyataan BMKG. BMKG menyebutkan, kekeringan akibat El Nino ini diperkirakan akan menguat hingga 2027.

"Kekeringan yang semakin meluas berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya adalah krisis air bersih. Pemda harus segera melakukan langkah antisipatif dan bergerak cepat agar dampaknya tidak semakin meluas," kata Irmawan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Irmawan menegaskan, krisis air bersih bukan sekadar persoalan keterbatasan pasokan air minum. Tetapi juga, berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan, sanitasi, hingga ekonomi keluarga.

"Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti memasak, mandi, hingga mencuci. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit serta memperburuk kualitas hidup masyarakat," ucap Irmawan.

Tidak hanya itu, Irmawan meminta, pemerintah daerah memperbanyak distribusi air bersih ke wilayah-wilayah terdampak. Pemda bisa mengandalkan mobil tangki maupun penyediaan tandon air komunal.

Menurutnya, distribusi air bersih harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan hingga masyarakat kembali memperoleh akses air yang normal. "Jangan sampai masyarakat yang sudah terdampak kekeringan justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih," ujar Irmawan.

Selain penanganan darurat, Irmawan juga mendorong, pemerintah daerah tidak hanya bersikap reaktif, tetapi mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau. Menurutnya, pemetaan daerah rawan kekeringan harus diperbarui secara berkala agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Harus mengoptimalisasi cadangan air melalui embung, waduk, sumur bor, serta pemanenan air hujan di daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, PDAM, pemerintah desa, hingga dunia usaha juga harus diperkuat," kata Irmawan.

Diketahui, BMKG menyatakan, beberapa wilayah di Indonesia yang terdampak kekeringan akibat El Nino. Daftar wilayah itu, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian Selatan dan Jawa Barat.

Sementara, BPBD Jawa Barat menyatakan, bencana kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan meluas ke enam kabupaten dan satu kota di Jabar. Yakni, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kota Sukabumi.

Hingga awal Juli 2026, lebih dari 10.000 warga dilaporkan mengalami krisis air bersih. Demikian data dari BMKG dan BPBD Jawa Barat.