Komisi IV Ingatkan Rakyat Tidak Terpengaruh Narasi Krisis Pangan, Ini Alasannya

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengingatkan masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi krisis pangan. Narasi miring tersebut, dinilainya dapat mendistorsi kondisi sektor pertanian nasional.

Pernyataan tegas Ketua Fraksi PKS DPR ini, disampaikannya di tengah capaian produksi beras Indonesia. Produksi beras di Indonesia menunjukkan surplus dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Kritik harus dibangun berdasarkan data, fakta, bukan membentuk persepsi melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan Indonesia mencapai swasembada pangan. Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini," kata Kharis dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Kharis menilai, narasi yang terlalu pesimistis juga berpotensi mengabaikan kerja keras petani. Mengingat, para petani selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan Indonesia.

“Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani. Dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” ucap Kharis.

Menurut Kharis, keberhasilan pembangunan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan stok nasional. Hal ini juga dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.

“Pangan adalah soal kedaulatan, negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan lebih kuat. Dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik,” ujar Kharis.

Ke depannya, ia mengajak, seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan mendukung agenda swasembada pangan nasional. Terutama melalui kerja sama, penguatan produksi, dan penyampaian informasi yang objektif kepada masyarakat.

“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah,” kata Kharis.

Diketahui, data menunjukkan sektor pangan nasional mengalami penguatan signifikan. Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat dibandingkan sekitar 53 juta ton GKG pada 2024.

Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton. Angka itu lebih tinggi sekitar 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah memiliki landasan produksi yang kuat. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog pada Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.

Jumlah tersebut menjadi salah satu stok terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

Perbaikan tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Produksi jagung nasional disebut telah mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025.

Salah satu indikator keberhasilan sektor pertanian terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Maret 2026, NTP mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Angka tersebut mencerminkan meningkatnya posisi ekonomi petani. Karena pendapatan yang diterima relatif lebih baik dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan.