Harga Pangan Pascaiduladha Terkendali, Pemerintah Perkuat Intervensi Pasar

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan fluktuasi harga pangan pasca-Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan kondisi pangan nasional saat ini relatif aman. Meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi memengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional.

“Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu. Tapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat,” kata Maino di Jakarta, Senin 1 Juni 2026.

Menurutnya, percepatan berbagai intervensi pemerintah menjelang hingga setelah Iduladha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga pangan di tingkat konsumen. Selain itu, tren penurunan inflasi nasional pada April 2026 menjadi indikator bahwa harga pangan secara umum masih berada dalam kondisi terkendali.

Meski demikian, Maino mengakui distribusi masih menjadi tantangan utama. Karena sentra produksi pangan belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan waktu panen berbeda-beda antar daerah.

“Yang menjadi catatan kita bersama itu distribusi. Karena sentra-sentra produksi belum merata di semua wilayah dan periode panennya juga berbeda-beda antarwilayah,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan Bapanas per 29 Mei 2026 atau dua hari setelah Iduladha, sejumlah komoditas pangan strategis masih berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP). Harga beras medium nasional tercatat Rp13.456 per kilogram, turun 0,19 persen dibandingkan sepekan sebelumnya.

Sementara itu, harga bawang merah mencapai Rp47.185 per kilogram dan cabai merah keriting Rp60.638 per kilogram, masih berada di atas batas HAP. Adapun harga daging ayam ras sebesar Rp38.385 per kilogram dan telur ayam ras Rp29.469 per kilogram masih berada di bawah level HAP yang ditetapkan pemerintah.

Maino menegaskan pemerintah tidak hanya fokus menjaga harga di tingkat konsumen. Tetapi juga memastikan produsen memperoleh harga yang layak agar tetap terdorong meningkatkan produksi.

“Semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar. Agar mereka tetap semangat berproduksi,” katanya.

Untuk komoditas beras, pemerintah melakukan penyerapan hasil panen petani dengan harga Rp6.500 per kilogram di tingkat produsen, sekaligus menyalurkan beras melalui program SPHP untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 507 ribu ton.

Jumlah tersebut terdiri atas 221 ribu ton pada Januari-Februari sebagai perpanjangan program tahun 2025 dan 286 ribu ton selama Maret-Mei yang merupakan bagian dari program SPHP 2026. Selain beras, pemerintah juga menyalurkan jagung SPHP untuk membantu peternak menghadapi tingginya harga pakan ternak.

Program intervensi lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng. Hingga akhir Mei 2026, Perum Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 33,2 juta KPM.

Sementara itu, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus meningkat. Hingga akhir Mei 2026, program tersebut telah digelar sebanyak 5.037 kali di 417 kabupaten/kota, melampaui capaian periode Januari-Mei 2025 yang tercatat sebanyak 3.482 kali.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Ia menyebut porsi impor pangan pokok strategis saat ini hanya sekitar 4 hingga 5 persen, sementara sekitar 96 persen kebutuhan pangan nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

Menurut Amran, pemerintah berkomitmen terus mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui percepatan produksi domestik. Setelah menghentikan impor beras umum dan jagung pakan sejak 2025, pemerintah menargetkan langkah serupa dapat diterapkan pada komoditas gula konsumsi pada 2026.