Komisi VII DPR: Pendidikan Kewirausahaan Tidak Boleh Berhenti di Teori

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa menegaskan, pemerintah harus gencar melakukan pendidikan kewirausahaan untuk para UMKM. Selain pemaparan teori, pendidikan kewirausahaan ini, harus didukung dengan akses pembiayaan, pendampingan bisnis, hingga perluasan pasar.

Dengan pendidikan kewirausahaan yang terukur, politikus PKB ini mengharapkan, UMKM naik kelas di tengah persaingan ekonomi regional. Pengembangan jiwa usaha harus diikuti dengan kebijakan konkret yang dapat langsung dirasakan pelaku UMKM.

“Pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar melahirkan wirausahawan yang siap bersaing,” kata anggota Baleg DPR RI ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026.

Ia menilai, tantangan terbesar UMKM Indonesia saat ini bukan hanya keterbatasan modal. Tetapi juga, lemahnya akses pasar dan minimnya pendampingan usaha yang berkelanjutan.

"Pemerintah dinilai perlu hadir lebih aktif dalam membangun ekosistem usaha yang menyeluruh. Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan, termasuk Vietnam, dalam hal pengembangan UMKM," ucap Eva.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi antara pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran produk. Mengingat, sering kali pelaku usaha kesulitan memasarkan produknya di lapangan.

“Sering kali pelaku usaha sudah memiliki produk dan modal, tetapi tidak tahu harus menjual ke mana atau bagaimana mengembangkan usahanya. Di sinilah pentingnya pendampingan pemerintah yang jelas dan berkelanjutan,” ujar Eva.

Sebelumnya diberitakan, literasi digital menjadi faktor penentu keberhasilan UMKM dalam bertransformasi menuju ekosistem ekonomi digital. Di Kabupaten Ngada, pendampingan dilakukan secara bertahap mulai dari aspek legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran online.

Navigator UMKM Digital Ngada, Chrismas Adrianus Uwa menyebutkan, banyak UMKM yang sebenarnya mampu namun belum terbiasa dengan alat digital. Oleh karena itu, kehadiran lembaga pendamping seperti Rumah BUMN sangat diperlukan untuk menjembatani keterbatasan ini.

"Fungsi pendamping adalah menerjemahkan dunia digital menjadi lebih sederhana. Agar mudah dipraktikkan," ujar Krismas, dalam Program Ekonomi Digital Pro 1 RRI Ende Jumat, 24 April 2026.

Proses pendampingan mencakup pelatihan fotografi produk agar tampilan barang dagangan terlihat lebih profesional dan menarik di mata konsumen. Pelaku usaha juga dilatih untuk menggunakan aplikasi penyuntingan foto dan video yang sederhana.

Selain teknis pemasaran, pendampingan juga fokus pada perubahan pola pikir atau mindset para pelaku usaha. Banyak warga yang masih merasa malu untuk tampil di depan kamera saat mempromosikan produk mereka sendiri.

Keberhasilan adaptasi digital ini terlihat dari perubahan perilaku pelaku usaha yang mulai aktif mencari perhatian pasar secara daring. Mereka tidak lagi hanya menunggu pembeli datang ke toko fisik, tetapi mulai menjemput bola lewat internet.

Dukungan kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha menjadi modal utama dalam menghadapi era ekonomi digital. Semangat belajar dan keberanian mencoba hal baru menjadi kunci utama agar UMKM Ngada dapat bersaing secara global.