RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menyoroti, rencana pembangunan hunian pascabencana oleh Kementerian PKP. Yakni, sebanyak 7.952 unit hunian dengan anggaran mencapai Rp2,34 triliun.

Politikus NasDem ini meminta, pemerintah membuka detail penggunaan anggaran tersebut kepada DPR. Mengingat, nilai anggaran cukup besar dan menyangkut masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Kami tentunya ingin ada penjelasan terkait anggaran Rp2,34 triliun ini. Transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah," kata Mori dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026.

Selain itu, ia mendorong, pemerintah mempertimbangkan korban kebakaran permukiman padat. Yakni, demi dapat masuk dalam skema bantuan rumah dari negara.

"Kebakaran di kawasan padat penduduk sering kali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kecil. Namun belum seluruhnya mendapat perlindungan program bantuan perumahan," ucap Mori.

Kemudian, ia mencontohkan, sejumlah peristiwa kebakaran di kawasan permukiman yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal. Namun, kesulitan memperoleh bantuan pembangunan rumah.

“Kalau rumah di kampung kebakaran itu bukan rumah-rumah mewah, pasti masyarakat kecil. Untuk itu, Kementerian PKP perlu mencari skema pendanaan agar korban kebakaran juga bisa memperoleh bantuan sebagaimana korban bencana lainnya," ujar Mori.

Selanjutnya, ia menuturkan, sektor perumahan saat ini telah menjadi kebutuhan mendesak nasional. Backlog dan kebutuhan hunian masyarakat masih sangat tinggi sehingga membutuhkan keberpihakan anggaran dan kebijakan yang lebih kuat.

"Keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik. Tetapi juga pada kesiapan regulasi, pembiayaan, dan kolaborasi antar instansi," kata Mori.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah.

Mendagri, Tito Karnavian menyebutkan, saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapanh pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).

“Setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang kita masuk menuju pemulihan permanen. Kuncinya ada pada program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga,” ujar Tito di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Ia menjelaskan, sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal.

Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor. Terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya.

Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey.

Di sektor pendidikan, proses belajar mengajar juga mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi normal.

“Namun, sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang darurat maupun menumpang di sekolah lain. Ini sambil menunggu proses relokasi,” kata Tito.