RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Timwas Haji DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyorot tajam, kurangnya jumlah tenaga kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Mengingat, persoalan kesehatan menjadi salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan haji.

Politikus PKB ini mengungkapkan, jumlah jemaah haji lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan jamaah risiko tinggi (risti) tinggi. “Salah satu catatan penting kami adalah masih kurangnya tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah,” kata Nihayatul dalam keterangan persnya, di Mekkah, Arab Saudi, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah tenaga kesehatan haji hanya sekitar 1.200 orang. Bahkan, Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) kini hanya terdiri dari dua tenaga kesehatan untuk satu kloter yang berisi sekitar 400 jamaah.

“Dengan komposisi jamaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi yang umumnya mencapai lebih dari 30 persen. Di setiap kloter, tentu beban tenaga kesehatan menjadi sangat berat,” ucap Nihayatul.

Menurut Nihayatul, kebutuhan tenaga kesehatan semakin meningkat setelah adanya kebijakan rumah sakit di Arab Saudi. Yakni, mewajibkan pasien didampingi penjaga, dan penjaga tersebut harus berasal dari petugas kesehatan.

“Dulu pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak harus ditunggu petugas kesehatan. Sekarang ada kebijakan baru, dua pasien harus ada satu penjaga, akibatnya tenaga kesehatan kita menjadi sangat terbatas," ujar Nihayatul.

Kemudian, Nihayatul juga mengungkapkan, kasus penyakit dalam, bedah, hingga ortopedi cukup banyak dialami jamaah haji Indonesia. Namun, jumlah dokter spesialis yang tersedia di KKHI dinilai belum memadai.

“Dokter spesialis penyakit dalam di KKHI Madinah jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya. Akibatnya layanan konsultasi dan visitasi sering tertunda dan tidak bisa dilakukan setiap hari,” kata Nihayatul.

Pemerintah Indonesia mengerahkan sebanyak 657 petugas Satgas Arafah yang ditempatkan di berbagai titik layanan. Keberadaan Satgas Arafah untuk membantu jemaah haji Indonesia dan mendukung kelancaran operasional.

“Mereka akan memastikan transportasi, akomodasi, konsumsi. Kemudian kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jemaah berjalan maksimal,” kata juru bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Maria Assegaff, dalam keterangan pers, Senin, 25 Mei 2026.

Maria menjelaskan keberadaan Satgas Arafah terdiri dari petugas adhoc Arafah, koordinator markas, pengawas konsumsi, dan unsur layanan lainnya. Selain itu, pemerintah menyiagakan tim medis dengan kesiapan fasilitas kesehatan lapangan selama puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Kami menyiagakan masing-masing satu pos kesehatan Indonesia di Arafah dan di Mina. Pos kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan dapat diberikan secara cepat dan optimal selama fase Armuzna,” kata Maria.