RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun mengimbau, Bank Indonesia (BI) konsisten menjaga kesepakatan politik asumsi dasar ekonomi makro. Khususnya, terkait nilai tukar rupiah yang telah disepakati bersama pemerintah dan DPR.

Ketua DPP Golkar ini menegaskan, asumsi nilai tukar dalam APBN bukan sekadar angka teknis. Melainkan, bentuk legitimasi politik yang harus dijaga oleh otoritas moneter.

"BI perlu menunjukkan langkah konkret untuk menjaga rupiah tetap bergerak sesuai asumsi yang telah ditetapkan bersama. Kesepakatan politik terhadap nilai tukar, rata-ratanya, itu di tahun ini di 16.500 upiah, tolong dijaga dan dihormati," kata Ketum DEPINAS SOKSI ini dalam keterangannya dilansir laman DPR.go.id, di Jakarta, dikutip Selasa, 19 Mei 2026.

Misbakhun menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Bank Indonesia. Mengingat, saat ini rupiah masih berada di kisaran Rp17 ribu per dolar AS.

"Butuhkan upaya (BI) yang luar biasa. Agar target rata-rata nilai tukar (rupiah) dapat tercapai hingga akhir tahun," ucap Misbakhun.

Kemudian, ia menyinggung, pengalaman Indonesia saat menghadapi krisis moneter 1998-1999. Dalam pandangannya, rupiah pernah mengalami penguatan signifikan bahkan ketika kondisi fundamental ekonomi nasional berada dalam tekanan multidimensi.

“Rupiah pernah dalam sebuah sejarah, fundamental ekonomi kita sedang menghadapi tekanan dan kita sedang mengalami situasi krisis. Tahun 1998-1999 dalam waktu singkat, rupiah pernah Rp6.000, zamannya Pak Habibie,” ujar Misbakhun.

Lalu, Misbakhun menuturkan, pengalaman tersebut menunjukkan pergerakan rupiah tidak selalu sepenuhnya ditentukan oleh kondisi fundamental ekonomi. Karena itu, penting rumusan kebijakan jitu dalam menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan global.

“Artinya apa? Kita tidak pernah bisa menemukan rumusan yang bagus. Ketika tidak menemukan rumusan yang bagus, terus siapa?," kata Misbakhun.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah dan BI menilai, pelemahan rupiah saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah, kata dia, saat ini fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga.

“Nanti kita perbaiki pelemahan rupiah. Sekarang fondasi ekonominya bagus, ini hanya masalah sentimen jangka pendek. Saya fokus menjaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu, kami juga akan masuk ke pasar obligasi," ujar Purbaya di Jakarta, Senin 18 Mei 2026

Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 1997–1998 tidak tepat. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan periode krisis tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Ia menjelaskan penguatan dolar AS terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu faktor musiman.

Faktor tersebut seperti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk musim haji, pembayaran dividen, dan kewajiban utang luar negeri. “Penguatan dolar AS ini terjadi karena faktor demand, biasanya untuk kebutuhan jemaah haji, pembayaran dividen, dan pembayaran utang,” ujar Perry di Gedung DPR RI.