RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti buka suara, terkait rencana Kemendiktisaintek ingin menutup program pendidikan (prodi) Keguruan di kampus. Politikus PDIP ini menilai, rencana tersebut berpotensi memperburuk krisis kekurangan guru, terutama di wilayah 3T.

"Kita masih kekurangan guru. Menghapus Prodi Keguruan bukan solusi, justru langkah mundur,” kata Esti dalam keterangannya persnya, di Jakarta, dikutip Senin, 4 Mei 2026.

Esti menegaskan, keberadaan Prodi Keguruan tetap krusial dalam mencetak tenaga pendidik profesional. Ke depannya, pemerintah diminta memperkuat kualitas pendidikan guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan menghapus jalur pendidikannya.

“Guru adalah fondasi utama bangsa. Dari tangan merekalah masa depan generasi dibentuk. Negara harus hadir, bukan malah mengurangi perhatian,” ucap Esti.

Tidak hanya itu, ia mendesak, Kemendiktisaintek mengkaji ulang wacana tersebut secara komprehensif dan realistis. Yakni, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Kami menyatakan menolak penghapusan program studi keguruan. Masa depan bangsa terbentuk, melalui tangan-tangan guru,” ujar Esti.

Sebelumnya diberitakan, Kemdiktisaintek berencana menutup berbagai prodi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rencana ini bakal dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco mengharapkan, para perguruan tinggi memiliki kerelaan memilah dan memilih prodi yang perlu ditutup. Pihak Kemdiktisaintek juga mengharapkan dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama, kami berharap juga support teman-teman dari PTPK. Tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 (23/4/2026), dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Badri menyebutkan, salah satu prodi yang dinilai oversupply atau kelebihan pasokan lulusan, yaitu kependidikan. Dalam statistik pendidikan tinggi, prodi ilmu sosial kurang lebih ada 60 persen dan porsi yang paling besar merupakan prodi kependidikan/keguruan.

"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," kata Badri.