RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VI DPR RI terus memantau, isu krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik Timur Tengah yang berkepanjangan. Kondisi tersebut, menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menegaskan, pentingnya kesadaran publik yang kuat di tengah konflik Timur Tengah. Dengan kesadaran yang kuat, dinilainya menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan.

"Komitmen pemerintah yang memastikan tidak menaikkan harga BBM hingga akhir tahun 2026 patut diapresiasi. Kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global," kata politikus PKS ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 12 April 2026.

Di satu sisi, ia mengingatkan, pemerintah harus terus menghadirkan komunikasi publik yang transparan. Komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat di tengah gejolak harga minyak dunia.

"Strategi komunikasi menjadi kunci utama dalam mitigasi krisis energi. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka mengenai penyebab krisis," ucap Nevi.

Kemudian, Nevi menuturkan, pemerintah tidak perlu ragu dalam mengungkap fakta terkait gangguan pasokan global akibat konflik. Sekaligus, dampaknya terhadap Indonesia, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil.

"Pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran energi. Tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer dinilai memiliki peran strategis dalam mengampanyekan gaya hidup hemat energi secara luas dan masif," ujar Nevi.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian.

Purbaya mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena kondisi fiskal Indonesia dinilai masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas harga energi. Ia menegaskan pemerintah memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menanggung konsekuensi kebijakan subsidi energi.

“Jadi itu saya ingin menegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang. Uang kita cukup, setiap kebijakan tentu ada konsekuensi biayanya dan kami sudah hitung,” ujar Purbaya, Senin, 6 April 2026.

Purbaya mengungkapkan, pemerintah bahkan telah melakukan simulasi apabila harga minyak dunia melonjak hingga menembus US$ 100 per barel. Dalam skenario tersebut, pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas subsidi BBM.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga memastikan defisit APBN tetap terjaga di kisaran 2,9 persen. Hal tersebut dimungkinkan karena pemerintah menjalankan program efisiensi dan penghematan di berbagai lini.