RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menegaskan, investasi transportasi publik merupakan investasi energi jangka panjang. Oleh karenanya, penting pemerintah mewujudkan angkutan umum yang menggunakan energi terbarukan atau listrik.

"Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis energi. Sekaligus, menjaga roda ekonomi tetap berputar di tengah ketidakpastian geopolitik," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Pernyataan tegas politikus PKB ini, sekaligus merespons eskalasi konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz. Kondisi ini, berpotensi memicu lonjakan harga energi global dan mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri.

“Krisis energi yang kita hadapi saat ini merupakan momentum pas untuk melakukan pembenahan angkutan massal. Pembenahan secara serius dan berkelanjutan,” ucap Huda.

Lalu, Huda menegaskan, ketergantungan Indonesia pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menjadikan ketahanan nasional sangat rentan. Yakni, terhadap volatilitas harga minyak dunia.

Oleh sebab itu, menurutnya, pembenahan transportasi massal bukan lagi sekadar isu kenyamanan perkotaan. Melainkan, strategi pertahanan kedaulatan energi dalam negeri.

“Harus ada peta jalan jelas. Agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area,” ujar Huda.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri, Tito Karnavian menegaskan, kebijakan WFH bagi ASN tidak boleh dimanfaatkan sebagai libur panjang. Tetapi langkah ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja sekaligus mendukung efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.

Tito mengatakan kebijakan ini tidak sekadar memberikan kelonggaran bekerja dari rumah. Pemerintah ingin memastikan ASN tetap menjalankan tugas secara optimal meski tidak berada di kantor.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan, pemerintah akan memperketat sistem pengawasan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi berbasis lokasi atau geo-location.

“Kita bisa meyakinkan bahwa ASN itu benar-benar melaksanakan WFH dan kemudian handphone mereka juga diminta untuk aktif. Sehingga dapat diketahui lokasinya melalui geo-location,” ucap Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.