KBRN, Kuningan: Kehadiran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Sebagai lembaga parastatal, Bulog memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan kepentingan bangsa dan negara.

"Bulog selalu menjadi perbincangan hangat, terutama karena peranannya yang vital, baik di bawah pemerintahan siapa pun," ujar Entang Sastraatmadja, penulis sekaligus Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat versi Fadly John, Rabu (26/2/2025).

Sejak awal pemerintahan Prabowo/Gibran, Bulog kembali menjadi sorotan publik. Dari Presiden Prabowo hingga Mang Dadang, juru parkir di Kantor Bulog Jawa Barat, semua tampak serius membicarakan peran dan masa depan Bulog.

"Ada yang ingin agar Bulog kembali menjadi lembaga otonom yang berada di bawah Presiden, terlepas dari statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ucapnya.

Namun, di sisi lain, ada pula pihak yang menginginkan Bulog tetap menjadi perusahaan plat merah yang handal dan profesional, dengan harapan suatu saat menjadi raksasa bisnis pangan yang disegani.

"Bulog bisa memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi bangsa, sebagai pemain utama dalam sektor pangan," katanya.

Perbedaan pandangan mengenai status Bulog ini adalah hal yang wajar, mengingat baik sebagai lembaga otonom atau BUMN, Bulog tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

"Melihat perkembangan yang ada, Presiden Prabowo lebih cenderung memposisikan Bulog kembali sebagai lembaga otonom Pemerintah," ucapnya.

Selama 21 tahun berstatus BUMN, kinerja Bulog belum mampu mencerminkan kualitas sebagai perusahaan yang membanggakan.

Bahkan, beberapa pengamat pangan menyatakan bahwa Bulog lebih dikenal sebagai operator pangan yang melaksanakan berbagai penugasan dari pemerintah. Salah satu program yang mendapat apresiasi tinggi adalah keberhasilannya dalam menyalurkan bantuan beras langsung kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Keberhasilan Bulog dalam menjalankan program bantuan pangan ini patut diapresiasi," ujarnya.

Saat ini, kebijakan untuk membebaskan Bulog dari status BUMN semakin menguat, dan tampaknya akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Presiden Prabowo berharap Bulog dapat memberikan dukungan signifikan dalam pencapaian swasembada pangan, khususnya beras dan jagung pada tahun 2027.

"Saya menginginkan Bulog terus mempererat hubungan dengan petani, membangun kemitraan yang lebih realistis dengan para bandar dan tengkulak di desa," ucap Presiden.

Sejarah berdirinya Bulog tidak hanya untuk menciptakan stabilisasi pasokan dan harga pangan, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan petani. "Persahabatan antara Bulog dan petani harus terus dikembangkan, agar hubungan yang saling menguntungkan tercipta," ujarnya.

Konsep swasembada pangan yang mendahulukan kesejahteraan petani kini semakin digemakan.

"Swasembada pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kesejahteraan petaninya," katanya.

Dengan demikian, strategi pencapaian swasembada pangan yang mengutamakan kesejahteraan petani harus segera dirancang oleh pemerintah.

Kehadiran Bulog di tengah petani, terutama saat musim panen tiba, bisa dianggap sebagai perwakilan negara.

"Bulog menjadi wujud nyata negara hadir untuk membantu menyelesaikan masalah petani," ujarnya.

Namun, tantangan besar bagi Bulog adalah bagaimana melindungi petani dari penurunan harga yang sering terjadi di tingkat petani.

"Bulog harus mampu bertindak sebagai offtaker yang membeli gabah atau beras petani dengan harga yang menguntungkan," ucapnya.

Selain itu, Bulog juga perlu mengajak para bandar, tengkulak, pedagang, dan pengusaha beras untuk berbagi keuntungan dengan petani.

"Jika mereka mendapatkan keuntungan 10, relakah mereka jika sebagian diberikan kepada petani?," katanya.

Menurut Entang, jika Bulog dapat bebas dari status perusahaan plat merah, posisinya akan menjadi sangat strategis.

"Bulog dapat memposisikan dirinya sebagai sahabat sejati petani, menjaga kepentingan mereka dalam setiap langkah," ujarnya.

Dengan semangat perlindungan terhadap petani, Bulog bisa menjadi penyeimbang yang menjaga keberlanjutan kehidupan petani di Tanah Merdeka.

Sebagai lembaga yang dilahirkan untuk mendukung ketahanan pangan dan melindungi petani, Bulog harus terus berkembang, agar dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan kesejahteraan petani Indonesia.

"Membebaskan Bulog dari status BUMN bisa menjadi langkah strategis untuk mencapai hal tersebut," katanya.