Pendataan Umat Jadi Dasar Pelayanan Tepat Sasaran di Papua Tengah

RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat pendataan umat melalui lembaga keagamaan sebagai salah satu upaya membangun basis data masyarakat yang lebih akurat dan aktual untuk mendukung pelayanan pemerintah yang tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Papua Tengah melalui sosialisasi pendataan jemaat atau umat berbasis lembaga keagamaan yang melibatkan para pimpinan lembaga keagamaan di Kabupaten Nabire.

Sosialisasi dilaksanakan dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Tengah pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan dibuka Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Papua Tengah Lambertus Wakerkwa, S.Sos., dan diskusi dipimpin Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Edward S. Renmaur, S.STP., M.A.P., M.Han.

Edward mengatakan, pendataan umat berbasis lembaga keagamaan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh gambaran masyarakat secara lebih aktual. Data tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menyusun program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pendataan akan melibatkan para pastor, pendeta, gembala, pandita, imam masjid serta pimpinan lembaga keagamaan lainnya. Mereka dinilai memiliki hubungan langsung dengan umat sehingga dapat membantu memberikan gambaran mengenai masyarakat yang berada di wilayah pelayanan masing-masing.

Keterlibatan lembaga keagamaan juga diharapkan dapat membuat data yang dihimpun tidak hanya menunjukkan jumlah umat, tetapi turut menggambarkan persebaran masyarakat serta kondisi mereka di berbagai wilayah Papua Tengah.

Data Umat untuk Memperkuat Pelayanan Pemerintah

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melihat ketersediaan data yang akurat sebagai salah satu kebutuhan penting dalam merencanakan pelayanan masyarakat. Dengan mengetahui kondisi dan persebaran masyarakat secara lebih jelas, pemerintah dapat memiliki dasar informasi dalam menentukan kebutuhan pelayanan di setiap wilayah.

Data tersebut nantinya dapat dikembangkan menjadi salah satu basis informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang disusun diharapkan dapat lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan.

Pendekatan melalui lembaga keagamaan juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah dengan masyarakat. Para pemimpin agama yang sehari-hari berinteraksi dengan umat diharapkan dapat menjadi penghubung dalam memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Pertemuan di Nabire ini merupakan agenda lanjutan setelah Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebelumnya menggelar pertemuan bersama para pimpinan lembaga keagamaan di Timika pada 21 September 2026.

Melalui pendataan yang dilakukan secara bersama, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap tersedia informasi masyarakat yang lebih terarah dan dapat diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.

Basis data tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah melihat kebutuhan masyarakat secara lebih utuh, termasuk dalam menentukan prioritas pelayanan dan pembangunan di berbagai wilayah Papua Tengah.