Anggaran Dana Desa Menurun, Program Kampung Mawokauw Jaya Tertunda

RRI.CO.ID, Mimika — Pemangkasan Alokasi Dana Desa (DD) pada tahun 2026 berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah program yang telah direncanakan melalui musyawarah kampung harus tertunda, termasuk pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat, Rabu 9 September 2026.

Kondisi tersebut turut dirasakan Pemerintah Kampung Mawokauw Jaya, Kabupaten Mimika. Kepala Kampung Mawokauw Jaya, Edyson Rafra, mengatakan ketergantungan pemerintah kampung terhadap Dana Desa masih cukup besar, sehingga pengurangan anggaran secara langsung memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan.

"Terkait pemotongan Dana Desa, tentu dampaknya sudah pasti terhadap perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan. Program yang sudah direncanakan itu tidak berjalan di kampung, karena kita di kampung sangat bergantung pada Dana Desa," ujar Edyson.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kampung Mawokauw Jaya menerima Dana Desa lebih dari Rp800 juta, bahkan pada periode sebelumnya mencapai sekitar Rp1 miliar lebih. Namun, setelah terjadi pemotongan, Dana Desa yang diterima pada tahun 2026 kini hanya sekitar Rp374 juta.

"Sebelumnya kita menerima Rp800 juta lebih, bahkan sebelumnya lagi sekitar Rp1 miliar lebih. Sekarang ketika dana itu dipotong, kita hanya menerima sekitar Rp374 juta. Padahal di kampung banyak beban, termasuk honor aparat kampung dan program-program lainnya," katanya.

Menurut Edyson, pemotongan anggaran membuat sejumlah program yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah pembangunan drainase, mengingat Kampung Mawokauw Jaya memiliki 13 RT.

"Di Mawokauw Jaya kita ada 13 RT. Drainase ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. Kalau tidak ada drainase dan terjadi genangan air, itu bisa menimbulkan penyakit seperti malaria, diare dan sebagainya," jelasnya.

Selain pembangunan, keterbatasan anggaran juga berdampak pada penerima BLT Dana Desa. Edyson menyebut sebelumnya terdapat 24 kepala keluarga penerima BLT, sedangkan pada tahun 2026 jumlahnya menjadi 14 kepala keluarga.

"Penyaluran pertama tahun ini digunakan untuk BLT dan juga pekerjaan drainase yang tertinggal dari tahun sebelumnya. Untuk penerima BLT, sebelumnya ada 24 kepala keluarga, sekarang tahun 2026 tersisa 14 kepala keluarga," kata Edyson.

Edyson menambahkan, penggunaan Dana Desa juga semakin terbatas karena terdapat sejumlah program yang telah ditentukan pemerintah pusat, seperti BLT dan penanganan stunting. Ia menyebut terdapat delapan item yang harus diikuti pemerintah kampung agar pelaksanaan anggaran tidak menjadi temuan. Sementara itu, pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih di Mawokauw Jaya hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Menurut Edyson, dampak pemangkasan Dana Desa tidak hanya dirasakan Mawokauw Jaya, tetapi juga dapat dirasakan oleh kampung-kampung lainnya di Kabupaten Mimika.(Sandra)