Pemprov Papua Tengah Dorong Hasil EPPD Jadi Dasar Perbaikan Kinerja Pemprov

RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong agar hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tidak berhenti sebagai laporan penilaian, tetapi dimanfaatkan sebagai dasar memperbaiki kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Marthen Ukago ketika mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam pembukaan EPPD berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, Senin (31/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah tersebut diikuti Tim EPPD, Kepala BPKP Provinsi Papua Tengah, Kepala BPS Papua Tengah, para bupati atau perwakilan, sekretaris daerah kabupaten, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Marthen mengatakan EPPD memiliki posisi strategis dalam melihat sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Karena itu, evaluasi diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian pemerintah daerah, termasuk mengungkap sektor-sektor yang masih menghadapi kendala dan membutuhkan pembenahan.

Ia menegaskan, proses evaluasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi.

“Evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai proses penilaian administratif. Evaluasi harus kita jadikan sebagai instrumen pembinaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan daerah,” tegas Marthen.

Menurutnya, kualitas data yang digunakan dalam EPPD juga menjadi hal penting. Setiap informasi yang disampaikan pemerintah kabupaten harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga hasil evaluasi dapat menggambarkan kinerja pemerintahan secara objektif.

Pemprov Papua Tengah juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari terpenuhinya berbagai dokumen dan indikator. Yang lebih utama adalah sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik dan merasakan manfaat dari pembangunan.

“Jangan sampai evaluasi hanya berhenti pada pemenuhan dokumen dan indikator, tetapi tidak mencerminkan kualitas pelayanan publik serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Marthen selanjutnya meminta agar hasil EPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah pada periode berikutnya.

Capaian yang telah memenuhi target, menurutnya, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan indikator yang masih rendah harus ditindaklanjuti melalui program perbaikan yang jelas, terukur, dan berkesinambungan.

Ia juga mendorong pemerintah kabupaten untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menangani berbagai persoalan yang ditemukan selama proses evaluasi.

“Permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi hendaknya dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama,” katanya.

Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari EPPD diharapkan tidak hanya menjadi arsip pemerintahan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan, program kerja, serta langkah konkret setiap perangkat daerah demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.