Kejar Target Akhir Tahun, Wagub Minta Tenaga Proyek Puspem Ditambah

RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong percepatan pembangunan kompleks Pusat Pemerintahan di Karadiri 2, Nabire, dengan meminta kontraktor menambah jumlah tenaga kerja dari sekitar 300 menjadi 600 orang.

Melansir dari Website Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menyampaikan penambahan tenaga kerja diperlukan untuk mengejar penyelesaian pembangunan sesuai target kontrak hingga 31 Desember 2026.

Deinas mengatakan pemerintah daerah tidak ingin pembangunan kompleks Pusat Pemerintahan mengalami penundaan hingga tahun berikutnya. Karena itu, percepatan pekerjaan menjadi perhatian dalam peninjauan langsung yang dilakukan di lokasi pembangunan.

“Saya hitung tukang bangunan sebanyak 300 orang, saya suruh harus tambah 300 orang lagi supaya tenaganya bisa menjadi 600 orang lalu maksimal saling bahu membahu. Saya tidak mau pekerjaan ini ditunda lalu berlanjut ke tahun depan. Tahun ini sesuai kontrak harus selesai,” ujar Deinas saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pembangunan, Kamis 13 Agustus 2026.

Selain menambah tenaga kerja, Wagub juga meminta kontraktor memastikan seluruh kebutuhan material pembangunan tersedia di lokasi. Menurutnya, jumlah pekerja yang banyak tidak akan mempercepat pekerjaan apabila bahan bangunan tidak tersedia.

“Saya juga tadi minta supaya semua bahan bangunan harus disiapkan, supaya tukang bisa kerjakan. Kalau tenaganya ada namun bahannya tidak ada, berarti pekerjaan lambat,” katanya.

Berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah telah mencapai lantai tiga dan akan memasuki tahap penutupan atap serta pekerjaan akhir. Sementara pembangunan gedung DPRD juga disebut berjalan sesuai jadwal.

Adapun gedung terpadu yang akan digunakan untuk kantor dinas, badan, dan instansi lainnya dirancang setinggi sembilan lantai dan saat ini telah mencapai pengerjaan lantai empat.

Pembangunan kompleks Pusat Pemerintahan Papua Tengah tersebut dibiayai dan dikontrakkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan seluruh pekerjaan ditargetkan tuntas sesuai batas waktu kontrak pada 31 Desember 2026.