RRI.CO.ID, Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Tengah di Nabire pada Jumat 31 Juli 2026, realisasi pendapatan mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target sebesar Rp4,066 triliun.

Capaian tersebut ditopang oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp601,70 miliar atau 114,50 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp543,38 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp58,32 miliar.

Selain PAD, pendapatan transfer tercatat terealisasi sebesar Rp2,362 triliun atau 99,30 persen dari target, sedangkan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp1,162 triliun atau 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Di sisi belanja, Pemerintah Provinsi Papua Tengah merealisasikan pengeluaran sebesar Rp3,781 triliun atau 78,57 persen dari pagu anggaran Rp4,812 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, hingga belanja modal.

Realisasi tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp345,19 miliar, berbeda dari rencana awal yang memproyeksikan defisit Rp745,37 miliar. Setelah ditambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp1,083 triliun, SiLPA akhir tahun tercatat mencapai Rp1,429 triliun yang akan menjadi sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan pengelolaan APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

"Setiap rupiah APBD harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat adat, serta membuka keterisolasian wilayah," kata Meki Nawipa.

Gubernur berharap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRP Papua Tengah sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.