RRI.CO.ID, Nabire – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Tengah di Nabire pada 31 Juli 2026.

Menurut Gubernur, terdapat enam fokus utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran agar lebih realistis, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun, meningkatkan serapan belanja modal, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko, serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Gubernur menjelaskan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3,781 triliun atau 78,57 persen dari pagu anggaran Rp4,812 triliun. Beberapa komponen belanja, seperti bantuan sosial dan belanja modal, masih menunjukkan tingkat realisasi yang perlu terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.

"Setiap rupiah APBD harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat adat, serta membuka keterisolasian wilayah," kata Meki Nawipa.

Selain menyampaikan evaluasi tersebut, Gubernur juga melaporkan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target. Capaian tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp345,19 miliar serta SiLPA akhir tahun sebesar Rp1,429 triliun yang akan dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pada tahun berikutnya sesuai ketentuan.

Meki Nawipa berharap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung secara konstruktif bersama DPRP Papua Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.