Papua Tengah Perkuat Tata Kelola agar Otsus Berdampak ke Masyarakat

RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan tata kelola pemerintahan agar pelaksanaan kewenangan Otonomi Khusus dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan tersebut menjadi salah satu poin dalam kuliah umum tentang Otonomi Khusus Jilid II untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Rabu, 12 Agustus 2026.

Narasumber kuliah umum, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A., menekankan keberhasilan pemerintahan di Papua Tengah tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan dan dukungan anggaran, tetapi juga kepemimpinan yang kuat, birokrasi profesional dan berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Menurutnya, kebijakan pemerintah harus mampu diterjemahkan hingga menjadi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, kapasitas aparatur dan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan menjadi bagian penting dalam pembangunan Papua Tengah sebagai daerah otonom baru.

Djohermansyah juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Papua Tengah, mulai dari penguatan kelembagaan, kapasitas aparatur, pengelolaan aset hingga ketersediaan data. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus, ia mengingatkan dukungan fiskal dan kewenangan pemerintah perlu diikuti tata kelola yang baik. Kebijakan pembangunan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya dan geografis Papua Tengah yang memiliki karakter wilayah berbeda.

Perbedaan karakter tersebut membuat kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir, pegunungan dan pedalaman tidak dapat disamaratakan. Karena itu, program pemerintah perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah agar penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran.

Penguatan tata kelola tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan kewenangan dan dukungan fiskal melalui Otonomi Khusus memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat Papua Tengah.

Kuliah umum tersebut diikuti staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala biro serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.