Papua Tengah Perkuat Sanitasi Berbasis Masyarakat Melalui Peta Jalan & Pergub STBM

RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF dan Yayasan Gapai Harapan Papua terus memperkuat upaya peningkatan sanitasi masyarakat melalui sosialisasi peluncuran Peta Jalan Sanitasi serta Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial di Provinsi Papua Tengah tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Hotel Carmel, Nabire, Kamis, 10 September 2026, dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, S.Sos., M.KP, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah.

Turut hadir Sekretaris Baperida Papua Tengah, Jimmy Adii, S.E., mewakili Kepala Baperida, serta perwakilan UNICEF Reza Hendrawan dan Yayasan Gapai Harapan Papua.

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Bpk Ukkas, menegaskan bahwa persoalan sanitasi merupakan bagian penting dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang sanitasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat serta keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk perhatian dan kolaborasi 8 kabupaten bersama pemerintah provinsi," katanya.

Oleh karena itu, keberadaan Peta Jalan Sanitasi dan Pergub tentang STBM diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program sanitasi secara lebih terarah, terukur dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Tengah.

"Saya menekankan pentingnya pendekatan yang memperhatikan kesetaraan gender dan inklusi sosial, sehingga seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat dengan kebutuhan khusus, memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses sanitasi yang layak," jelasnya.

Keberhasilan program sanitasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, mitra pembangunan dan masyarakat. Dengan kerja sama tersebut, berbagai tantangan sanitasi di Papua Tengah diharapkan dapat ditangani secara bersama-sama.

Sementara itu, perwakilan UNICEF Reza Hendrawan menyampaikan dukungan UNICEF terhadap langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat kebijakan dan perencanaan sanitasi melalui Peta Jalan Sanitasi dan regulasi STBM.

"Kami menilai pembangunan sanitasi membutuhkan kebijakan yang kuat sekaligus implementasi yang konsisten di tingkat masyarakat, sehingga penguatan kapasitas pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program sanitasi dapat berjalan secara berkelanjutan," ungkapnya.

UNICEF juga mendorong agar prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, manfaat pembangunan sanitasi diharapkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

"Sosialisasi ini menjadi momentum untuk menyatukan pemahaman antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai arah kebijakan sanitasi di Papua Tengah," tutupnya.

Melalui Peta Jalan Sanitasi dan Pergub STBM, Papua Tengah diharapkan memiliki arah pembangunan sanitasi yang lebih jelas sekaligus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF dan Yayasan Gapai Harapan Papua berkomitmen melanjutkan kolaborasi tersebut guna mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan inklusif bagi masyarakat di seluruh Papua Tengah.