RRI.CO.ID,Mimika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu 29 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Johannes Rettob menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRK atas masukan, kritik, dan saran yang dinilai konstruktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika, kata dia, berkomitmen menjadikan seluruh masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Menanggapi rendahnya realisasi belanja daerah yang mencapai 82,14 persen pada tahun 2025, Bupati menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah daerah akan melakukan perbaikan dengan menambah tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Terkait pembangunan infrastruktur, Johannes Rettob menegaskan pemerintah tetap melanjutkan sejumlah program prioritas pada tahun anggaran 2026, di antaranya peningkatan ruas Jalan Petrosea–Hasanuddin, pembangunan sistem penyediaan air bersih di wilayah perkotaan maupun pesisir, serta penambahan pos dan armada pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Di sektor pendidikan, pemerintah mengakui masih terdapat kendala dalam realisasi anggaran akibat keterlambatan pengadaan, kondisi cuaca, dan akses menuju wilayah pegunungan maupun pesisir. Meski demikian, pemerintah berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Sementara itu, pada bidang kesehatan, Bupati menyampaikan sejumlah indikator menunjukkan peningkatan, di antaranya angka harapan hidup yang naik menjadi 73,45 tahun, prevalensi stunting yang menurun menjadi 9,87 persen pada tahun 2025, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pemerintah juga akan terus memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah pesisir dan pegunungan.

Menjawab berbagai masukan mengenai dana Otonomi Khusus (Otsus), pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pemanfaatan dana tersebut tepat sasaran bagi Orang Asli Papua (OAP) melalui monitoring, evaluasi, serta penguatan pengawasan terhadap seluruh program yang didanai Otsus.

Dalam tanggapannya terhadap isu keamanan dan ketertiban, Johannes Rettob menyebut pemerintah telah melakukan langkah-langkah penanganan konflik, termasuk proses perdamaian di Kwamki Narama bersama TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat sistem komunikasi publik dan literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Johannes Rettob menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRK Mimika atas kerja sama, kritik, saran, dan masukan yang diberikan. Ia menegaskan seluruh pandangan fraksi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan APBD serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Mimika.(Sandra)