RRI.CO.ID, Mimika – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang II dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada hari selasa 28 juli 2026, di kantor DPRK Mimika. Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong membacakan sambutan tertulis Bupati Mimika Johannes Rettob.

Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan hanya untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRK sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bupati menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun yang penuh dinamika. Pemerintah Kabupaten Mimika menghadapi masa transisi kepemimpinan daerah, penyesuaian berbagai regulasi nasional, serta tantangan dalam percepatan pembangunan. Namun, melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,05 triliun atau 98,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target hingga 117,38 persen berkat optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Di sisi belanja daerah, realisasi anggaran mencapai Rp5,58 triliun atau 82,15 persen. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Mimika.

Pemerintah juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama tahun 2025. Pada sektor pendidikan, standar pelayanan minimal untuk PAUD dan sekolah dasar berhasil melampaui target. Sementara di bidang kesehatan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat dan target persalinan di fasilitas kesehatan berhasil tercapai.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air minum dan drainase terus ditingkatkan. Di sektor koperasi dan UMKM, berbagai program strategis dinilai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus juga tetap difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Pemkab Mimika terus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan pemerintahan digital, optimalisasi Mal Pelayanan Publik, serta pengembangan konsep Smart City. Berbagai upaya tersebut mengantarkan Mimika mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan meraih sejumlah penghargaan tingkat provinsi maupun nasional.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama belum optimalnya realisasi belanja modal untuk pembangunan jalan dan jembatan akibat dinamika transisi pemerintahan, proses pengadaan barang dan jasa, kondisi geografis, serta keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki hal tersebut melalui percepatan pengadaan, penguatan pengawasan internal, dan fokus pada program prioritas pembangunan.

Sementara itu, Ketua DPRK Mimika menegaskan bahwa pembahasan LKPJ dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan APBD berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. DPRK juga mengajak seluruh fraksi dan organisasi perangkat daerah untuk membahas kedua dokumen tersebut secara objektif dan konstruktif demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.(Sandra)