RRI.CO.ID, Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pendampingan manajemen risiko yang telah dilaksanakan beberapa pekan sebelumnya, Selasa 21 Juli 2026.

Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah, mengatakan pendampingan kali ini lebih difokuskan kepada penyusunan program kerja oleh operator dari masing-masing OPD. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta diarahkan untuk mengisi berbagai kertas kerja berdasarkan dokumen yang dimiliki setiap perangkat daerah sebagai bagian dari proses penilaian mandiri SPIP Terintegrasi.

"Ini merupakan kelanjutan dari kegiatan manajemen risiko beberapa minggu lalu. Kali ini kami mengumpulkan seluruh OPD dengan fokus pada penyusunan program oleh operator. Banyak kertas kerja yang harus diisi berdasarkan dokumen masing-masing OPD, kemudian seluruh hasilnya akan diintegrasikan menjadi penilaian untuk Kabupaten Mimika," ujar Dwi Cholifah.

Ia mengungkapkan, hasil sementara menunjukkan nilai maturitas SPIP Kabupaten Mimika masih berada pada kisaran level 2. Karena itu, seluruh OPD didorong untuk melengkapi standar operasional prosedur, regulasi, serta dokumen pendukung agar mampu meningkatkan nilai hingga mencapai target yang diharapkan.

Menurut Dwi, penerapan SPIP Terintegrasi menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Seluruh OPD, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pelayanan publik, memiliki peran dalam memenuhi indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Papua Tengah, Fathul Huda Yusuf Ukhrowi, menjelaskan bahwa pendampingan tersebut bertujuan memastikan pemerintah daerah mampu mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien melalui penerapan SPIP yang terintegrasi.

"SPIP Terintegrasi tidak hanya menilai skor SPIP semata, tetapi juga menggabungkan indikator lain seperti Indeks Integritas Pelayanan Publik dan Manajemen Risiko Indeks. Penilaian ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui tata kelola yang baik," kata Fathul Huda Yusuf Ukhrowi.

Ia menambahkan, penilaian SPIP Kabupaten Mimika sebelumnya belum selesai sehingga pada tahun ini proses dimulai kembali dari baseline score. Sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah diarahkan untuk mencapai Level 3 SPIP, yang menunjukkan tata kelola pemerintahan telah berjalan secara memadai dalam mendukung efektivitas program, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.(Sandra)