RRI.CO.ID, Nabire: "Transfer ke Daerah bukan sekadar angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di balik setiap rupiah yang disalurkan, terdapat harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, termasuk wilayah Papua Tengah."
Mengapa Transfer ke Daerah Penting?
Pembangunan yang merata merupakan salah satu tujuan utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat luasnya wilayah Indonesia serta beragam karakteristik setiap daerah, pemerintah pusat menyalurkan sebagian APBN kepada pemerintah daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Dana ini menjadi sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Mulai Tahun Anggaran 2026, peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) semakin strategis. Seluruh proses penyaluran Transfer ke Daerah kini dilakukan melalui KPPN, sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel. KPPN tidak hanya bertugas menyalurkan dana, tetapi juga melakukan pemantauan dan evaluasi agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Bagi KPPN Nabire, tugas tersebut mencakup wilayah Provinsi Papua Tengah dan lima kabupaten, yaitu Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya. Masing-masing daerah memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penyaluran dana yang tepat sasaran.
Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah pada Triwulan I Tahun 2026
Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, penyaluran beberapa jenis dana transfer telah berjalan dengan baik. Dana Alokasi Umum (DAU) berhasil disalurkan sebesar Rp883,53 miliar atau sekitar 28,91 persen dari total pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) juga telah terealisasi sebesar Rp145,64 miliar atau 21,90 persen dari pagunya. Sementara itu, Dana Otonomi Khusus telah tersalurkan sebesar Rp372,15 miliar, atau tepat 30 persen dari total alokasi. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik telah mencapai realisasi sebesar Rp163,56 miliar atau 28,80 persen dari pagu yang tersedia.
Namun demikian, terdapat dua jenis transfer yang hingga akhir Maret 2026 belum menunjukkan realisasi, yaitu DAK Fisik dan Dana Desa. Kondisi tersebut bukan berarti pembangunan terhenti, melainkan lebih disebabkan oleh tahapan administrasi dan pemenuhan persyaratan penyaluran sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah masih perlu menyelesaikan dokumen perencanaan, kontrak kegiatan, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta berbagai persyaratan lainnya sebelum penyaluran dapat dilakukan.
DAK Fisik: Menunggu Tahapan agar Tepat Sasaran
DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, seperti jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, air minum, sanitasi, dan sektor strategis lainnya.
Pada Tahun Anggaran 2026, wilayah kerja KPPN Nabire memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar Rp30,50 miliar yang tersebar pada beberapa bidang prioritas, dengan sektor konektivitas sebagai penerima alokasi terbesar. Dibandingkan tahun sebelumnya, pagu DAK Fisik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah menyusun seluruh rencana kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan.
Belum adanya realisasi penyaluran hingga Triwulan I terutama disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung serta penyelesaian dokumen administrasi. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme tata kelola yang dirancang agar pembangunan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan dari Tingkat Kampung
Dana Desa tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari pembangunan infrastruktur sederhana, pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, hingga penanggulangan kemiskinan.
Di wilayah kerja KPPN Nabire terdapat 531 desa/kampung yang menjadi penerima Dana Desa dengan total pagu mencapai Rp241,78 miliar. Hingga Triwulan I Tahun 2026, penyaluran Dana Desa belum terealisasi karena pemerintah desa masih dalam proses memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dengan mekanisme baru tersebut, pemerintah berharap Dana Desa dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.
Tantangan di Papua Tengah
Pelaksanaan Transfer ke Daerah di Papua Tengah memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Salah satu tantangan utama adalah kondisi geografis. Sebagian wilayah seperti Kabupaten Intan Jaya, Dogiyai, dan Paniai memiliki akses transportasi yang terbatas sehingga distribusi material pembangunan membutuhkan biaya logistik yang tinggi.
Selain itu, kondisi keamanan di beberapa wilayah juga masih menjadi perhatian. Dalam laporan KPPN Nabire disebutkan bahwa faktor keamanan menjadi salah satu kendala nonteknis yang memengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, terutama di Kabupaten Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya. Di beberapa daerah, proses pengadaan barang dan jasa juga menunggu penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), sehingga pelaksanaan lelang belum dapat dilakukan secara optimal.
Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta kondisi sosial dan keamanan di lapangan.
Isu Terkini di Papua Tengah
Selain tantangan administrasi penyaluran dana, Papua Tengah saat ini juga menghadapi beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama.
Pertama, peningkatan konektivitas wilayah masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta transportasi udara perintis untuk membuka keterisolasian sejumlah daerah pedalaman. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan biaya logistik sekaligus mempercepat distribusi barang dan pelayanan publik.
Kedua, penguatan ketahanan pangan daerah menjadi fokus pemerintah. Kondisi geografis Papua Tengah menyebabkan sebagian kebutuhan pangan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengembangan pertanian lokal dan peningkatan produktivitas pangan agar ketergantungan terhadap pasokan luar dapat dikurangi.
Ketiga, pemerintah juga tengah memperkuat digitalisasi tata kelola keuangan daerah melalui pemanfaatan aplikasi OMSPAN dan SAKTI. Digitalisasi ini bertujuan mempercepat proses penyaluran dana, meningkatkan transparansi, serta memudahkan proses monitoring .
Dibuat oleh:
Tsalis Nur Anggita
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....