RRI.CO.ID,Mimika – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika menjelaskan bahwa data kemiskinan di Indonesia tidak diperoleh melalui sensus, melainkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal tersebut disampaikan Statistisi Ahli Muda BPS Mimika, Barbara C. T. Barends, mewakili Kepala BPS Mimika Dian Sudarmanto, di Timika, Senin 29 juni 2026.

Barbara mengatakan Susenas dilaksanakan dua kali setiap tahun, yakni pada bulan Maret dan September. Namun, untuk menghitung angka kemiskinan nasional maupun daerah, BPS menggunakan hasil pendataan Susenas yang dilakukan pada bulan Maret. Sementara itu, pendataan September digunakan untuk kebutuhan statistik lainnya.

Menurutnya, dalam menentukan status kemiskinan, BPS tidak menggunakan data pendapatan masyarakat secara langsung. Hal itu karena informasi pendapatan dinilai sulit diperoleh secara akurat. Sebagai gantinya, BPS menggunakan pendekatan berdasarkan pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan makanan maupun nonmakanan, yang kemudian diolah dengan metode statistik sehingga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Barbara menjelaskan, masyarakat dapat mengakses data kemiskinan Kabupaten Mimika melalui situs resmi BPS Mimika. Data terakhir yang telah dipublikasikan menunjukkan angka kemiskinan tahun 2025 turun dari sekitar 14 persen menjadi 13,07 persen.

Sementara itu, data kemiskinan tahun 2026 masih dalam proses pengolahan oleh BPS Pusat. Menurut Barbara, masih terdapat sejumlah anomali dan proses validasi yang harus diselesaikan sebelum hasilnya dipublikasikan.

Ia menambahkan, BPS menargetkan angka kemiskinan tahun 2026 akan dirilis sekitar November 2026 setelah seluruh proses verifikasi dan pengolahan data selesai dilakukan.

Terkait kategori kemiskinan ekstrem, Barbara menyampaikan bahwa penentuannya juga masih menggunakan pendekatan berdasarkan pengeluaran masyarakat. Namun, ia mengimbau masyarakat untuk menunggu publikasi resmi BPS agar memperoleh angka dan penjelasan yang akurat sesuai hasil pengolahan data.

Barbara berharap masyarakat memanfaatkan data resmi yang dipublikasikan BPS sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi statistik, sekaligus menghindari kesalahpahaman terkait angka kemiskinan yang masih dalam proses pengolahan.(Sandra)