Pemkab Mimika Minta Penanganan Stunting Fokus pada Data Akurat

RRI.CO.ID, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan pentingnya penanganan stunting berbasis data valid dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam kegiatan Workshop Policy Brief yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Hotel Horison Diana, Kamis 07 mei 2026.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Drs. Ananias Faot, M.Si, mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob, yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Dalam sambutannya Bupati Mimika Johannes Rettob , yang do bacakan oleh Ananias Faot menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas nasional sekaligus menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika. Berbagai langkah telah dilakukan mulai dari penguatan kebijakan, peningkatan alokasi anggaran hingga intervensi lintas sektor, namun hasilnya dinilai belum optimal.

Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar dalam penanganan stunting di Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah belum optimalnya konvergensi lintas sektor, baik secara horizontal maupun vertikal hingga tingkat distrik dan kampung.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan penganggaran yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, dampaknya belum signifikan karena masih didominasi belanja tidak langsung dibanding intervensi langsung kepada kelompok sasaran, khususnya pada seribu hari pertama kehidupan.

“Kita harus bekerja berdasarkan data yang valid. Jangan sampai masing-masing OPD memiliki data sendiri-sendiri. Dinas Kesehatan punya data sendiri, Dinas Pemberdayaan punya data sendiri, Bappeda juga punya data sendiri. Ini yang harus dipadukan,” ujarnya.

Ananias juga menyoroti minimnya kehadiran sektor kesehatan dalam workshop tersebut. Ia menilai, data utama terkait stunting seharusnya berasal dari Dinas Kesehatan dan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Menurutnya, apabila Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tidak berjalan maksimal, maka pemerintah daerah ke depan dapat mempertimbangkan pembentukan Satgas Penanganan Stunting Kabupaten Mimika agar penanganannya lebih terarah dan terkoordinasi.

Ia berharap melalui workshop tersebut dapat dihasilkan dokumen ringkas atau policy brief berbasis data valid yang nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanganan stunting.

“Kita jangan rapat terus tetapi hasilnya tidak jelas. Kalau kita punya satu data, satu pemahaman dan bekerja bersama-sama, saya yakin persoalan stunting bisa diselesaikan,” katanya.

Di akhir sambutannya, Ananias Faot mengajak seluruh peserta workshop untuk bekerja dengan hati dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi lintas sektor demi menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Mimika.(Sandra)