RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperketat pengendalian inflasi setelah lonjakan harga pangan terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Intan Jaya.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Rabu, 29 April 2029 di Ruang Rapat Wakil Gubernur Papua Tengah bersama BPS Nabire dan sejumlah OPD strategis.
Kabupaten Intan Jaya menjadi perhatian utama karena harga beras tercatat naik hingga 9,33 persen. Selain itu, harga minyak goreng, telur, dan daging ayam juga melambung jauh di atas rata-rata nasional.
Kondisi geografis yang sulit, hambatan distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi faktor utama pemicu kenaikan harga di wilayah pegunungan tersebut.
Merespons kondisi itu, Pemprov Papua Tengah langsung menyiapkan enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari operasi pasar, pengawasan distribusi, hingga penindakan terhadap potensi penimbunan barang.
Untuk jangka panjang, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal, penguatan peran TPID di tingkat kabupaten, serta pengembangan sistem pemantauan harga berbasis data real-time.
Selain itu, gerakan pangan murah dan program menanam juga akan diperluas untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menegaskan bahwa seluruh intervensi harus dilakukan secara spesifik sesuai kondisi wilayah, cepat, dan berbasis data agar mampu menjaga daya beli masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat menekan laju inflasi serta menjaga stabilitas sosial ekonomi di Papua Tengah, khususnya menjelang periode meningkatnya permintaan kebutuhan pokok.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....