RRI.CO.ID, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan dan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Mimika Tahun 2026”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis 23 April 2026.

Forum tersebut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si yang mewakili Bupati Mimika, narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Sigit Fernandes J.P.B., S.P., M.H, Ketua Tim Kerja Wilayah IV Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Sigit Samaptoaji, S.Si., M.T.I, Kepala Disdukcapil Mimika Slamet Sutedjo, S.STP., M.Si, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para undangan.

Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutedjo, menjelaskan bahwa kegiatan FKP merupakan mandat dari Undang-Undang Pelayanan Publik 2009 yang mewajibkan setiap instansi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada masyarakat. Forum ini juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi serta masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas layanan.

Ia menyebutkan, Mimika menjadi salah satu daerah di Papua Tengah yang telah mendorong pemanfaatan data kependudukan lintas instansi. Bahkan, saat ini terdapat tiga instansi di Mimika yang telah memperoleh hak akses langsung ke sistem data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, pemanfaatan data kependudukan tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai layanan publik, seperti bantuan sosial, perpajakan, hingga sektor kesehatan. Ke depan, Disdukcapil menargetkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengakses data secara penuh selama 24 jam guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, FKP juga menghadirkan Ombudsman untuk memberikan penilaian serta pengawasan terhadap kualitas layanan publik di Mimika. Meski penilaian sebelumnya tidak menjadi fokus utama, pemerintah daerah tetap berkomitmen menghadirkan layanan terbaik yang benar-benar dirasakan masyarakat, baik di wilayah perkotaan, pesisir, maupun pegunungan.

Dalam forum tersebut, berbagai masukan disampaikan oleh tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan terkait peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa capaian bukan hanya diukur dari penghargaan atau sertifikat, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan layanan.

Disdukcapil Mimika juga terus mendorong integrasi data antar sektor sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia. Masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat, termasuk revisi undang-undang administrasi kependudukan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap sinergi antarinstansi semakin kuat, sehingga pemanfaatan data kependudukan dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.(Sandra)