RRI.CO.ID, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar kegiatan Evaluasi Kinerja Layanan Publik Tahun 2026 di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu 22 april 2026. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Kepala Disdukcapil Mimika Slamet Sutejo, serta perwakilan OPD, BUMN, BUMD, kepala distrik, dan insan media.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru, menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan dan kepuasan atas layanan yang diberikan pemerintah.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk melakukan refleksi mendasar, apakah layanan yang selama ini diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah ketika masyarakat merasa terbantu, bukan justru dipersulit dalam mengakses layanan.

Lebih lanjut, Otok menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Ia menyebutkan, paradigma pelayanan harus bergeser dari yang sebelumnya menempatkan masyarakat sebagai objek, menjadi mitra atau subjek dalam pelayanan.

Dalam arahannya, ia juga memaparkan lima pilar transformasi pelayanan publik, yakni peningkatan kualitas kebijakan layanan, penguatan sistem pengelolaan pengaduan, perluasan akses layanan yang inklusif, pengembangan inovasi yang berdampak, serta integrasi layanan agar masyarakat tidak perlu berpindah-pindah untuk mendapatkan pelayanan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pendekatan pelayanan berbasis “life event”, di mana layanan pemerintah terintegrasi sesuai siklus kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran, pendidikan, hingga layanan lainnya. Hal ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Otok juga menekankan konsep “no wrong door policy”, di mana masyarakat tetap mendapatkan layanan meskipun masuk melalui pintu layanan yang berbeda. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan seluruh sistem terhubung dan mampu memberikan solusi secara cepat dan tepat.

Terkait Indeks Pelayanan Publik (IPP), ia menjelaskan bahwa ke depan penilaian tidak hanya berbasis dokumen administratif, tetapi juga akan mengedepankan pengalaman langsung masyarakat melalui survei kepuasan. Hal ini bertujuan agar penilaian lebih objektif dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia turut mengapresiasi langkah Kabupaten Mimika yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk penerapan Mall Pelayanan Publik (MPP) digital yang menjadi salah satu yang terdepan di wilayah Papua.

Mengakhiri sambutannya, Otok mengingatkan bahwa pelayanan publik sejatinya adalah tentang manusia. Ia mengajak seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(Sandra)