RRI.CO.ID, Mimika – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMPK) Kabupaten Mimika menggelar rapat evaluasi terhadap 133 kepala kampung di ruang rapat lantai 3 Kantor Bupati Mimika.

Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menilai kinerja kepala kampung, terutama terkait masa jabatan yang telah berakhir serta penyesuaian dengan regulasi yang mengatur perpanjangan masa jabatan kepala kampung selama kurang lebih dua tahun.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Mimika juga membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai unsur lintas sektor. Tim tersebut melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, Kodim, serta sejumlah instansi terkait lainnya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Sekretaris DMPK Mimika, Kateyau, menjelaskan bahwa pembentukan tim tersebut dilakukan guna memastikan proses evaluasi kinerja kepala kampung berjalan secara objektif dan terarah.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari proses evaluasi kinerja kepala kampung. Karena masa jabatan sebagian kepala kampung telah berakhir, sementara ada ketentuan perpanjangan masa jabatan, maka selama masa tersebut perlu dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Ia mengatakan tim khusus akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek penting, mulai dari tanggung jawab pemerintahan kampung hingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana kampung.

Kateyau menargetkan laporan evaluasi terhadap 133 kepala kampung dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan segera dilaporkan kepada Bupati Mimika.

Ia juga meminta dukungan para kepala distrik untuk menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam proses evaluasi, termasuk laporan penggunaan anggaran dana desa serta program yang telah dilaksanakan di masing-masing kampung dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam rapat lanjutan, seluruh data dari 133 kampung diminta untuk disiapkan dalam bentuk dokumen maupun soft copy untuk dipresentasikan.

Menurut Kateyau, evaluasi ini penting karena ditemukan sejumlah laporan yang dinilai tidak sesuai dengan pelaksanaan program di lapangan, termasuk indikasi kesamaan laporan antar kampung yang diduga tidak disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Hal seperti ini menjadi catatan penting karena dana kampung harus dipertanggungjawabkan dengan benar,” tegasnya.

Ia menambahkan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan dana kampung ke depan. (Sandra)