Aksi ASN Mimika Tolak Rolling Jabatan, Soroti Penempatan Pejabat

RRI.CO.ID, Mimika— Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Peduli ASN Papua Kabupaten Mimika menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Distrik Kuala Kencana, sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Sebelum menuju lokasi aksi, massa terlebih dahulu berkumpul di Bundaran Timika Indah, kemudian berjalan bersama menuju kawasan pusat pemerintahan. Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti proses pelantikan pejabat yang sebelumnya dilaksanakan pada 11 Maret 2026.

Dalam aksi tersebut, massa menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pelantikan, di antaranya penempatan pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan jenjang karier, dugaan adanya pasangan suami istri yang menduduki jabatan pada organisasi perangkat daerah, hingga penempatan pegawai dari luar daerah pada jabatan di tingkat distrik.

Selain itu, massa juga menyoroti proses pembacaan keputusan saat pelantikan yang dinilai tidak berjalan sesuai etika birokrasi. Mereka menyebut adanya gangguan telepon seluler saat pembacaan berlangsung yang memunculkan perubahan nama pejabat yang dibacakan.

Koordinator lapangan aksi, Hellois Kemong, dalam orasinya mendesak Bupati Mimika, Johannes Rettob, untuk membatalkan pelantikan tersebut. Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap Orang Asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus.

“Kami meminta agar pelantikan ini dibatalkan dan dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan hak dan kesempatan bagi Orang Asli Papua,” ujarnya.

Massa juga menilai jabatan di lingkungan pemerintah daerah seharusnya memberikan ruang lebih besar kepada Orang Asli Papua, khususnya dari suku Amungme dan Kamoro sebagai masyarakat adat setempat.

Dalam aksi tersebut, Forum Peduli ASN Mimika menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pembatalan pelantikan dan surat keputusan yang telah diterbitkan, peninjauan ulang proses penempatan pejabat sesuai jenjang karier, serta penegasan prioritas bagi Orang Asli Papua dalam jabatan pemerintahan.

Selain itu, massa juga menyoroti perlunya penataan jabatan pelaksana tugas menjadi definitif, serta meminta agar posisi kepala distrik dapat diisi oleh putra daerah. Mereka juga mengangkat isu keberpihakan terhadap masyarakat adat dalam kebijakan birokrasi di daerah.

Massa menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila tuntutan mereka tidak direspons oleh pemerintah daerah. Mereka juga mengisyaratkan kemungkinan aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan secara tertib. Massa berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan serta memastikan kebijakan birokrasi ke depan berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat adat di Kabupaten Mimika.(SAN)