RRI.CO.ID, Mimika— Pelibatan masyarakat lokal dan lembaga adat dinilai menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah di wilayah Papua, khususnya pada sektor pelayanan publik berbasis kebutuhan dasar masyarakat.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lenis Kogoya, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan program BGN, terutama di wilayah pegunungan Papua Tengah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Mimika.

Menurut Lenis, pengelolaan dapur dalam program tersebut sebaiknya dipercayakan kepada masyarakat lokal yang memahami kondisi geografis dan sosial di daerah masing-masing. Ia menilai keterlibatan anak-anak Papua dari wilayah pegunungan menjadi langkah tepat untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami mendorong agar pengelolaan dapur ini melibatkan masyarakat setempat, karena mereka yang paling memahami kondisi di lapangan, termasuk dalam memastikan makanan yang disediakan aman dan layak dikonsumsi,” ujarnya.

Untuk wilayah perkotaan seperti Timika yang memiliki masyarakat lebih heterogen, pengelolaan program dapat dilakukan secara bersama-sama. Namun demikian, keterlibatan tenaga kerja lokal tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.

Selain aspek pengelolaan, Lenis juga menyoroti pentingnya pengawasan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia mengusulkan pembentukan tim pengawasan yang melibatkan lembaga masyarakat adat guna memastikan operasional program berjalan dengan baik serta menghindari potensi persoalan di lapangan.

“Keterlibatan lembaga adat sangat penting untuk melakukan pengawasan, sehingga tidak muncul persoalan seperti isu makanan basi atau tidak layak konsumsi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, tenaga pendidik seperti guru juga dapat dilibatkan dalam pengawasan maupun pelaksanaan program untuk memperkuat kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak sebagai penerima manfaat.

Menurut Lenis, lembaga masyarakat adat memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial di Papua. Oleh karena itu, pelibatan mereka dalam berbagai program pembangunan dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan program berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk memberikan dukungan anggaran kepada lembaga adat. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk di bidang sosial dan agraria.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga adat, pelaksanaan program BGN diharapkan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah.(SAN)