RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah akan mengumumkan kebijakan baru terkait mitigasi risiko dinamika global pada Selasa (31/3/2026). Kebijakan tersebut mencakup penerapan work from home (WFH), penyesuaian anggaran, hingga implementasi mandatori biodiesel B50 di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Melansir dari Bloomberg Technoz, langkah ini diambil seiring meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berdampak langsung pada tekanan anggaran negara serta biaya energi.

“Semua kebijakan terkait dengan mitigasi risiko dinamika global (WFH, Penyesuaian Anggaran, B-50 dll), akan diumumkan besok,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Konferensi pers terkait kebijakan ini akan digelar secara daring dan hibrid dari Seoul, Korea Selatan, pada pukul 21.00 waktu setempat atau 19.00 WIB. Pemerintah juga akan mengundang media untuk mengikuti pengumuman tersebut secara langsung.

Di wilayah Papua, kebijakan ini berpotensi berdampak pada aktivitas perkantoran dan pelayanan publik, terutama dalam pengaturan pola kerja ASN. Namun, pemerintah memastikan sektor layanan publik tetap berjalan normal dan tidak sepenuhnya menerapkan sistem WFH.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan WFH satu hari dalam sepekan dinilai dapat membantu efisiensi konsumsi bahan bakar nasional, meskipun besaran penghematannya bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.

Selain itu, kebijakan ini dipastikan tidak akan mengganggu sektor yang membutuhkan operasional penuh seperti industri dan pabrik. Pemerintah menilai, dengan penerapan terbatas, produktivitas nasional tetap dapat terjaga di tengah tekanan global yang meningkat.