Sebanyak 109 Kader Malaria di Mimika Baru Diperkuat, Kasus Capai 39.532

RRI.CO.ID, Timika — Pemerintah Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, memperkuat peran kader malaria di 11 kelurahan dan tiga kampung sebagai bagian dari upaya mempercepat eliminasi malaria berbasis masyarakat.

Langkah tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 50 Tahun 2026 tentang percepatan eliminasi malaria. Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, mengumpulkan 109 kader malaria bersama Dinas Kesehatan, UNICEF, UPTD Malaria Center, penyuluh agama Kementerian Agama Mimika, serta staf distrik.

Mimika Baru tercatat sebagai distrik dengan kasus malaria tertinggi di Kabupaten Mimika. Data Januari hingga pertengahan Juli 2026 menunjukkan jumlah kasus malaria di wilayah tersebut mencapai 39.532 kasus.

Merlyn mengatakan, penguatan kader diperlukan karena mereka menjadi salah satu penggerak utama dalam intervensi malaria di tingkat kampung dan kelurahan.

Menurutnya, pemerintah distrik akan mengupayakan dukungan pembiayaan bagi kader malaria di kelurahan melalui APBD Perubahan, khususnya untuk mendukung biaya transportasi saat menjalankan tugas di lapangan.

“Total ada 109 kader malaria dari 11 kelurahan dan tiga kampung di Mimika Baru. Untuk kader kelurahan, kami upayakan mendapatkan pembiayaan dalam bentuk biaya transportasi di lapangan melalui APBD Perubahan,” kata Merlyn.

Sementara untuk kader yang berada di kampung, dukungan pembiayaan diharapkan dapat dialokasikan melalui Dana Desa.

Merlyn menilai keberadaan kader sangat membantu tenaga kesehatan dalam melakukan intervensi malaria berbasis masyarakat. Namun, tingginya beban kasus membutuhkan dukungan pemerintah agar para kader dapat bekerja lebih maksimal.

Selama ini, kata dia, kader malaria masih mengandalkan insentif dari Perdhaki. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari kader, insentif tersebut mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi dari Perdhaki pusat.

“Di sisi lain, beban kasus malaria masih sangat tinggi di wilayah Mimika Baru ini. Karena itu, kami berharap usulan dukungan untuk penguatan kinerja kader dapat disetujui dalam APBD Perubahan,” ujarnya.

Selain dukungan pembiayaan, kader juga menyampaikan sejumlah kebutuhan untuk menunjang pekerjaan di lapangan, antara lain timbangan, sarung tangan dan masker. Kebutuhan tersebut, menurut Merlyn, harus diajukan melalui instansi teknis terkait.

Ia mengatakan, kader juga menghadapi kendala dalam melakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) bagi warga yang dinyatakan positif malaria, intervensi vektor, serta edukasi kepada masyarakat.

Dengan dukungan yang lebih kuat, kader diharapkan dapat kembali aktif melakukan pemeriksaan malaria, pemantauan minum obat, survei serta intervensi terhadap jentik nyamuk malaria.

Sementara itu, Konsultan Malaria UNICEF Papua Tengah untuk wilayah Timika-Nabire, Yulizar Kasma, mengapresiasi langkah Distrik Mimika Baru memperkuat kader malaria.

Menurut Yulizar, penguatan tersebut dapat meningkatkan semangat kader dalam melakukan PMO terhadap pasien malaria, intervensi vektor, sekaligus meningkatkan kembali pemeriksaan malaria di masyarakat.

“Rantai penularan kasus malaria tidak selesai salah satunya karena warga yang positif malaria tidak minum obat sampai tuntas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kambuh dan menularkan malaria kepada orang lain,” kata Yulizar.

Karena itu, ia menilai pemantauan terhadap pasien malaria perlu kembali dilakukan secara lebih masif, terutama melalui keterlibatan kader di tingkat kelurahan dan kampung.

Pertemuan penguatan kader malaria tersebut diikuti perwakilan kader dari 11 kelurahan, penyuluh agama Kementerian Agama Mimika, UPTD Malaria Center, staf Distrik Mimika Baru dan UNICEF.