Polio Mengintai Perbatasan, Pengetahuan Orang Tua Jadi Benteng Pertama

RRI.CO.ID, Keerom — Ancaman polio dari Papua Nugini (PNG) semakin nyata. Di tengah lalu lintas ribuan orang yang setiap hari melintasi kawasan perbatasan, masih banyak anak di Papua yang belum mendapatkan perlindungan imunisasi secara lengkap.

Sejak Oktober 2025, sekitar 60 kasus polio tercatat di Papua Nugini. Sementara itu, sekitar 3.000 hingga 7.000 orang melintas di kawasan perbatasan setiap hari, sehingga risiko penularan ke wilayah Papua menjadi perhatian serius.

Namun, persoalan terbesar ternyata bukan hanya soal jarak menuju fasilitas kesehatan. Pengetahuan dan kepercayaan orang tua terhadap imunisasi justru menjadi benteng yang masih rapuh.

Hal itu terungkap melalui Survei Cepat Komunitas (SCK) yang dilakukan pada Juli 2026 di empat puskesmas perbatasan, yakni Pitewi dan Waris di Kabupaten Keerom serta Koya Barat dan Skow Mabo di Kota Jayapura.

Health Officer UNICEF Perwakilan Papua, Iswahyudi, mengatakan survei yang menyasar 165 rumah tangga dengan 201 anak tersebut menunjukkan masih lebarnya kesenjangan cakupan imunisasi.

Di Kota Jayapura, cakupan imunisasi polio tetes atau OPV4 baru mencapai 62 persen, sedangkan Keerom 91 persen. Untuk imunisasi polio suntik atau IPV2, cakupannya masing-masing hanya 47 persen di Jayapura dan 61 persen di Keerom. Angka tersebut masih berada di bawah target 95 persen.

“Cakupan OPV bahkan anjlok dari 89 persen pada dosis pertama menjadi 75 persen pada dosis keempat, menandakan banyak anak yang tidak menuntaskan imunisasinya,” ujar Iswahyudi.

Yang lebih mengkhawatirkan, hampir separuh responden di Jayapura dan 48 persen responden di Keerom mengaku belum pernah mendengar istilah polio. Hanya sekitar satu dari sepuluh orang tua yang mengetahui jadwal imunisasi secara tepat.

Rumor atau informasi keliru tentang imunisasi juga masih ditemukan di sejumlah kampung. Di Keerom, sebanyak 64 persen anak bahkan belum memiliki akta kelahiran, yang turut menyulitkan proses pencatatan dan pemantauan imunisasi.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena sebagian pelintas batas masih menggunakan jalur tidak resmi sehingga tidak melalui skrining kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu, mengatakan penurunan cakupan imunisasi sejak pandemi COVID-19 tidak terlepas dari persoalan kepercayaan masyarakat.

“Yang kami amati adalah bahwa saat ini masyarakat sedikit krisis kepercayaan terhadap imunisasi, baik itu yang datang ke posyandu, ke klinik, ke puskesmas, maupun ke rumah sakit,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Turas, menegaskan penguatan kinerja petugas kesehatan menjadi penting, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi penularan.

“Kita harus tingkatkan kinerja untuk mengantisipasi risiko penularan, sehingga kejadian luar biasa polio tidak sampai terjadi di Kabupaten Keerom,” ujar Turas.

Dua wilayah tersebut kemudian menyepakati sejumlah langkah bersama. Di antaranya penyediaan materi edukasi dalam bahasa Pigin dan Indonesia, penguatan peran kader, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta penangkalan hoaks tentang imunisasi.

Pemerintah juga akan mendorong sistem pengingat jadwal imunisasi melalui kader dan pesan telepon, sweeping imunisasi, imunisasi kejar, hingga menggagas Gerakan Ayah Peduli Imunisasi.

Selain itu, percepatan administrasi kependudukan melalui kerja sama dengan Dukcapil serta penguatan skrining kesehatan di pos lintas batas negara menjadi bagian dari langkah antisipasi.

Bagi UNICEF, data survei bukanlah tujuan akhir. Data harus menjadi dasar untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak atas perlindungan dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

“Bagi UNICEF, data adalah titik awal, bukan akhir. Keberhasilan kita adalah ketika setiap anak — di pusat kota, di kampung, maupun di perbatasan — memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan,” tegas Iswahyudi.

Ancaman polio di perbatasan pada akhirnya bukan hanya persoalan vaksin dan fasilitas kesehatan. Ia juga menjadi pertaruhan tentang seberapa kuat orang tua, masyarakat dan pemerintah membangun kepercayaan untuk melindungi anak-anak Papua.

Ketika ribuan orang bergerak melintasi batas setiap hari, perlindungan seorang anak tidak boleh berhenti hanya karena informasi yang tidak sampai, jadwal imunisasi yang terlupakan, atau kabar bohong yang dipercaya.

Di wilayah perbatasan, satu anak yang belum terlindungi bukan sekadar angka dalam laporan. Ia adalah alasan mengapa semua pihak harus bergerak lebih cepat.