KBRN, Nabire: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Setda bersama lintas sektor dan mitra pembangunan menggelar kegiatan pencermatan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Percepatan Eliminasi Penanggulangan Malaria, Senin (3/11/2025), di ruang rapat Biro Hukum Setda Papua Tengah dan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, UNICEF, LSM Primari, Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan RI, serta Global Fund (GF) Malaria. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Percepatan Eliminasi Malaria Provinsi Papua Tengah yang telah dilaksanakan pada 1 Agustus 2025.

Kepala Biro Hukum Setda Papua Tengah menjelaskan, pencermatan dilakukan untuk memastikan substansi Rancangan Pergub sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, kebutuhan daerah, serta arah kebijakan nasional dalam upaya mempercepat eliminasi malaria di seluruh kabupaten dan kota.

“Melalui kegiatan ini, kami berupaya memastikan Pergub yang dihasilkan nantinya benar-benar kuat secara hukum, komprehensif, serta realistis untuk diimplementasikan di lapangan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta memberikan berbagai masukan penting, termasuk penyempurnaan redaksi, penegasan definisi, dan pembagian tanggung jawab antarperangkat daerah dan mitra terkait. Masukan dari UNICEF, LSM Primari, GF Malaria, dan Kementerian Kesehatan RI juga turut diakomodasi guna memperkuat arah kebijakan Pergub.

Selanjutnya, Biro Hukum bersama Dinas Kesehatan akan melakukan revisi dan finalisasi rancangan Pergub sebelum dilakukan proses harmonisasi dan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri. Setelah disahkan oleh Gubernur Papua Tengah, Pergub ini akan menjadi dasar hukum pelaksanaan percepatan eliminasi malaria di seluruh wilayah provinsi.

Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terwujud kolaborasi lintas sektor yang solid dan responsif terhadap tantangan lapangan, demi terwujudnya Papua Tengah bebas malaria.