RRI.CO.ID, Nabire – Kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat hingga tuntas masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya eliminasi malaria di Papua Tengah. Pengobatan yang tidak diselesaikan sesuai anjuran berisiko menyebabkan penyakit kambuh kembali sekaligus meningkatkan potensi penularan di masyarakat.

Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yenice Derek, mengatakan Papua Tengah masih menjadi wilayah dengan beban malaria yang tinggi. Kabupaten Mimika dan Nabire bahkan masih masuk kategori daerah dengan endemisitas tinggi, sehingga diperlukan berbagai strategi untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien.

"Tantangan terbesar dalam pengendalian malaria saat ini adalah kepatuhan masyarakat dalam mengonsumsi obat. Masih banyak pasien yang menghentikan pengobatan sebelum tuntas sehingga meningkatkan risiko penularan dan menyebabkan penyakit dapat kambuh kembali," ujarnya kepada tim LPP RRI Nabire.

Menurut Yenice, berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pasien, di antaranya memberikan edukasi sejak awal pengobatan, melibatkan keluarga sebagai pengawas minum obat, hingga membentuk Pojok Malaria di sejumlah puskesmas.

Melalui layanan tersebut, pasien yang dinyatakan positif malaria langsung mengonsumsi dosis pertama obat di hadapan petugas kesehatan sebelum melanjutkan pengobatan di rumah.

Ia menjelaskan, petugas kesehatan dan kader juga dilibatkan sebagai pendamping minum obat agar pasien menyelesaikan terapi hingga tuntas. Langkah ini dinilai penting karena pengobatan malaria, khususnya menggunakan obat primakuin, harus dikonsumsi sesuai ketentuan agar infeksi tidak kembali kambuh.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numobogre, menilai keberhasilan pengendalian malaria tidak hanya bergantung pada edukasi kepada masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah.

"Selama ini banyak kegiatan penanganan malaria masih didukung oleh lembaga mitra, seperti Global Fund dan berbagai pihak lainnya. Karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi perlu memiliki regulasi serta dukungan pembiayaan yang jelas agar upaya penanggulangan malaria dapat berjalan secara berkelanjutan," ungkap Silas.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat memperkuat kolaborasi dalam menyediakan anggaran, monitoring, serta evaluasi program sehingga petugas kesehatan di lapangan memperoleh dukungan yang memadai untuk menekan angka kasus malaria di Papua Tengah.

Silas menambahkan, keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, hingga masyarakat, menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan sekaligus mempercepat terwujudnya eliminasi malaria di Papua Tengah.