RRI.CO.ID, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menindak lanjuti kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak usia 16 tahun ke bawah sebagai upaya melindungi anak di ruang digital dan menciptakan ekosistem internet yang lebih sehat. pada hari Kamis 02 April 2026.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat edaran terkait kebijakan tersebut dari pemerintah pusat. Menurutnya, edaran itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah lanjutan.

Ia menjelaskan, Pemkab Mimika akan segera menyusun dan mengeluarkan surat edaran turunan yang akan berlaku di wilayahnya. Langkah ini dilakukan agar kebijakan tersebut memiliki kekuatan administratif dan dapat diterapkan secara resmi.

“Pembatasan semua media sosial ini sudah. Tentunya nanti kita tindak lanjuti dengan surat edaran ke semua,” ujar Johannes Rettob saat ditemui pada Kamis (2/4/2026).

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengambil langkah tanpa dasar yang jelas. Ia menekankan pentingnya petunjuk resmi sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan di daerah.

“Kalau tidak ada petunjuk, kita tidak buat sendiri. Nah sekarang sudah ada petunjuknya, nanti kita tinggal tindak lanjuti,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak harus menunggu arahan dari pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyesuaikan implementasi kebijakan sesuai dengan kondisi daerah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan tetap harus dituangkan dalam bentuk surat edaran resmi agar memiliki landasan hukum yang jelas.

“Tidak bisa kita bicarakan saja. Harus ada satu hukum, dalam hal ini surat edaran, supaya semua bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Mimika berharap kebijakan ini dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari dampak negatif penggunaan media sosial, sekaligus mendorong pemanfaatan internet yang lebih bijak dan sehat di kalangan generasi muda.(Sandra)