RRI.CO.ID, Nabire - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menutup dapur yang dinilai tidak memenuhi standar sanitasi.
Dikutip dari Website BGN, hingga 10 Agustus 2026 terdapat 504 dapur MBG yang telah ditutup secara permanen setelah dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi berdasarkan laporan Dinas Kesehatan melalui Kementerian Kesehatan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG aman dikonsumsi penerima manfaat. Menurutnya, standar sanitasi tidak dapat dikompromikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak.
“Sampai dengan hari ini, laporan yang per tanggal 10 kemarin hari Senin, itu ada 504 dapur, menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi,” ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah Se-Indonesia, Kamis 13 Agustus 2026.
Selain dapur yang telah ditutup, sekitar 3.000 dapur lainnya masih menjalani pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses memastikan setiap dapur memenuhi persyaratan keamanan pangan sebelum menjalankan pelayanan.
Sudaryono menegaskan proses pemeriksaan harus tetap mengacu pada standar yang ditetapkan dan tidak dilakukan secara terburu-buru dengan mengabaikan aspek keselamatan. Menurutnya, keamanan makanan dalam program MBG menyangkut keselamatan penerima manfaat.
“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi,” tegasnya.
BGN juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam proses pengawasan dan pemeriksaan dapur MBG. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan dinilai penting untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan hingga tingkat pelaksana program.
Sudaryono mengatakan BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG. Prinsip tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas makanan sekaligus melindungi penerima manfaat.
“Kami sampaikan ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Badan Gizi Nasional. Yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” ujarnya.
Langkah penutupan dapur yang tidak memenuhi standar dan pemeriksaan terhadap ribuan dapur lainnya menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program MBG. Pemeriksaan sanitasi diharapkan dapat memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar kelayakan dan aman dikonsumsi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....