RRI.CO.ID, Nabire - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan melibatkan para ahli gizi dalam penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat.

Melansir dari Bloomberg Technoz, pelibatan ahli gizi menjadi salah satu hasil rapat koordinasi perbaikan tata kelola Program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes dan BGN akan menggelar pembahasan bersama para ahli gizi terkemuka Indonesia untuk menyusun penyempurnaan pelaksanaan program. Fokus pembahasan mencakup penetapan kelompok penerima manfaat serta standar menu makanan bergizi.

"Ada tiga hal yang saya ingin sampaikan di sini. Nomor satu, Kementerian Kesehatan dan BGN akan duduk bersama dengan ahli-ahli gizi terkemuka Indonesia. Kita akan duduk untuk menentukan dua hal," kata Budi pada Rabu 29 Juli 2026.

Menurut Budi, para ahli akan memberikan rekomendasi mengenai sasaran penerima manfaat, mulai dari peserta didik, balita, ibu hamil, hingga wilayah yang memiliki angka stunting tinggi. Selain itu, mereka juga akan menyusun standar kandungan gizi makanan yang akan diberikan agar sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok penerima.

"Targetnya ini kita mau refine. Sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting, ibu hamil yang bagaimana, balitanya bagaimana. Yang satu lagi menentukan standarnya," ujarnya.

Selain penyempurnaan sasaran dan standar menu, pemerintah juga akan mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah siap dibangun di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan gizi kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Pemerintah juga menyiapkan sistem evaluasi berbasis hasil (outcome) untuk mengukur efektivitas Program MBG. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan data penerima berbasis nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang dipadukan dengan pemantauan pertumbuhan anak melalui penimbangan rutin di Posyandu.

"Semua anak yang stunting kita ada by NIK, by name, by address, sudah ada. Kita tag dia dapat MBG apa enggak. Kita akan bisa ikuti setiap bulan karena yang bersangkutan ditimbang di Posyandu. Kalau enggak naik kita tahu, 'Oh ini kayaknya dikasihnya karbohidrat semua, padahal anak itu kan butuhnya protein hewani'. Nah itu bisa diperbaiki," jelas Budi.

Melalui pelibatan ahli gizi, percepatan operasional SPPG, serta evaluasi berbasis data, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia secara berkelanjutan.