RRI.CO.ID, Nabire - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang dikelola lembaganya sebesar Rp268 triliun. BGN membantah informasi yang menyebutkan anggaran program tersebut mencapai Rp335 triliun.

Melansir dari Bloomberg Technoz, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan besaran anggaran yang tercantum dalam Undang-Undang APBN 2026 untuk lembaganya hanya Rp268 triliun.

“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa kami memiliki anggaran Rp335 triliun, itu tidak benar,” kata Dadan dalam keterangan resmi, Selasa 31 Maret 2026.

Menurut Dadan, angka Rp335 triliun yang selama ini beredar di publik sebenarnya mencakup dana cadangan sebesar Rp67 triliun yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dana tersebut disiapkan pemerintah sebagai cadangan kebijakan presiden untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Dadan menjelaskan, sekitar 93 persen dari total anggaran Rp268 triliun yang dikelola BGN dialokasikan untuk bantuan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Dari total anggaran sekitar Rp249 triliun yang digunakan dalam program tersebut, sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan. Menurutnya, kebijakan ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional seperti listrik, sewa kendaraan, serta pembayaran insentif relawan yang terlibat dalam program MBG di berbagai daerah.

BGN mencatat hingga saat ini terdapat lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Para relawan tersebut menerima penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di lapangan.

Dadan menambahkan, mayoritas anggaran yang dikelola BGN memang diarahkan langsung untuk mendukung pelaksanaan program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam Nota Keuangan APBN 2026, pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja