TKPK Aceh Barat Perkuat Data untuk Pastikan Program Tepat Sasaran

RRI.CO.ID, Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengoptimalkan pemanfaatan data terpadu sebagai dasar penanggulangan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Cut Nyak Dhien, Bapperida, Senin, 5 Oktober 2026. Rakor yang dipimpin Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH, tersebut dilakukan untuk memastikan program penanganan kemiskinan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Rakor dihadiri Sekda Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Wistha Nowar, S.Pt., M.Si., serta Kepala Bapperida Abdul Wahab, S.T., M.T. Forum tersebut membahas capaian program, langkah percepatan, serta tindak lanjut penanggulangan kemiskinan hingga akhir tahun.

Said mengatakan data yang akurat menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap intervensi diberikan kepada keluarga dan wilayah yang benar-benar membutuhkan.

“Setiap perangkat daerah perlu bergerak dalam satu arah dan sasaran yang terpadu, keluarga dan wilayah yang menghadapi kemiskinan memerlukan intervensi yang saling melengkapi, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja,” ujar Said.

Ia menyebutkan berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada Maret 2026 berada di angka 12,34 persen. Adapun data rilis tahun 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan Aceh Barat mencapai 15,50 persen.

Menurut Said, data tersebut harus menjadi dasar evaluasi sekaligus penguatan program yang telah berjalan. Dengan data yang mutakhir, pemerintah dapat menentukan bentuk bantuan dan intervensi yang lebih sesuai dengan persoalan masyarakat.

“Data ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran, terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama,” katanya.

Ia menilai penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya melalui satu sektor karena persoalan tersebut memiliki dimensi yang saling berkaitan. Karena itu, perlindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Said berharap Rakor TKPK mampu menghasilkan kesepakatan langkah percepatan yang jelas dan dapat diukur hingga penghujung tahun. Ia menegaskan ukuran keberhasilan bukan hanya pada terlaksananya program, tetapi pada perubahan kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.