Data Terpadu Jadi Kunci Aceh Barat Percepat Penanganan Kemiskinan

RRI.CO.ID, Meulaboh - Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Cut Nyak Dhien, Bapperida, Senin, 5 Oktober 2026. Rakor tersebut digelar untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program terpadu, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.

Rakor turut dihadiri Sekda Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Wistha Nowar, S.Pt., M.Si., serta Kepala Bapperida Abdul Wahab, S.T., M.T. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam menangani persoalan kemiskinan di Aceh Barat.

Said mengatakan penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja bersama yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kebijakan yang dijalankan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada tiga hal, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong – kantong kemiskinan,” kata Said.

Ia menjelaskan, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada Maret 2026 mencapai 12,34 persen. Sementara itu, data rilis tahun 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh Barat sebesar 15,50 persen.

Menurut Said, angka tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Program yang dijalankan harus disusun secara terpadu agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Data ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran, terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama,” katanya.

Said menegaskan setiap program penanggulangan kemiskinan harus berpijak pada data yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan data terpadu dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh perhatian serta intervensi sesuai kondisinya.

Ia berharap Rakor TKPK menghasilkan gambaran yang jelas mengenai capaian program sekaligus menyepakati langkah percepatan dan tindak lanjut yang terukur hingga akhir tahun. Menurutnya, keberhasilan program pada akhirnya harus dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.