RRI.CO.ID, Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah berjalan untuk tetap beroperasi secara mandiri meski anggaran operasional dari pemerintah pusat belum tersedia. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Disperindagkop dan UKM Aceh Barat, Khairuzzadi, dalam rapat monitoring progres pembangunan dan kesiapan operasional KDMP di Kantor KPPN Meulaboh, Rabu, 30 September 2026.
Khairuzzadi mengatakan keberlanjutan operasional KDMP penting agar koperasi yang telah terbentuk tidak berhenti hanya karena proses dukungan anggaran masih berjalan. Menurutnya, koperasi yang sudah mampu beroperasi secara mandiri perlu terus bergerak sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing gampong.
“Kita harapkan, yang sudah beroperasional ini tetap terus berjalan secara mandiri dan tidak terhenti karena proses, tapi harus tetap bergerak walaupun prosesnya saat ini masih terus berjalan,” ujar Khairuzzadi.
Di Aceh Barat, pembangunan KDMP telah mencakup 87 koperasi dari total 321 gampong yang ada. Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 KDMP telah siap, sementara 17 koperasi akan menjalani proses verifikasi dan validasi pada tahap awal.
Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan sekaligus melihat kesiapan operasional KDMP secara langsung. Kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai pada Kamis, 1 Oktober 2026, dengan Kabupaten Nagan Raya sebagai daerah pertama, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat dan daerah lainnya.
Khairuzzadi mengatakan kegiatan monitoring tersebut juga diikuti oleh pemerintah daerah dari Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue. Koordinasi lintas daerah bersama KPPN Meulaboh diperlukan agar perkembangan program KDMP dapat dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah pusat.
“Untuk di Kabupaten Aceh Barat progres pembangunannya ini dari 321 gampong yang ada dibangun sebanyak 87 KDMP kemudian 47 yang sudah siap dan 17 KDMP yang akan kita lakukan verifikasi dan validasi pada tahap awal ini,” katanya.
Selain menjaga keberlanjutan koperasi yang telah beroperasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan KPPN. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program strategis nasional KDMP agar berjalan sesuai tujuan pemerintah.
Khairuzzadi menilai koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program KDMP dapat terlaksana secara optimal di tingkat gampong. Pemerintah daerah akan terus mengikuti perkembangan pembangunan dan operasional koperasi melalui monitoring serta verifikasi lapangan.
“Selain itu kita berharap agar kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI dan juga KPPN tetap terjalin sehingga program strategis nasional ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari pemerintah,” pungkas Khairuzzadi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....