Aceh Barat Perkuat Verifikasi KDMP untuk Pastikan Progres Pembangunan

RRI.CO.ID, Meulaboh - Kepala Disperindagkop dan UKM Aceh Barat, Khairuzzadi, mengikuti rapat monitoring progres pembangunan dan kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kantor KPPN Meulaboh, Rabu, 30 September 2026. Kegiatan yang diikuti Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue itu membahas verifikasi serta validasi progres KDMP untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Khairuzzadi mengatakan verifikasi dan validasi akan dilakukan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi pembangunan sesuai dengan laporan yang disampaikan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyusun data progres KDMP yang lebih akurat.

“Pada kegiatan ini kita mengambil sikap bahwasanya kita akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap program KDMP, sehingga nantinya kita bisa menyampaikan laporan progresnya ke pemerintah pusat,” kata Khairuzzadi.

Kegiatan verifikasi lapangan dijadwalkan dimulai pada Kamis, 1 Oktober 2026, dengan Kabupaten Nagan Raya sebagai daerah pertama yang dikunjungi. Setelah itu, tim akan melanjutkan verifikasi ke Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten lainnya secara bergiliran.

Khusus di Aceh Barat, dari 321 gampong yang ada, sebanyak 87 KDMP telah dibangun dan 47 di antaranya disebut sudah siap beroperasi. Pada tahap awal, sebanyak 17 KDMP akan menjadi sasaran verifikasi dan validasi untuk memastikan progres pembangunan serta kesiapan operasionalnya.

Khairuzzadi menjelaskan proses verifikasi diperlukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perkembangan pembangunan KDMP di lapangan. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pelaporan kepada pemerintah pusat sekaligus mendukung evaluasi pelaksanaan program.

Meskipun anggaran operasional KDMP dari pemerintah pusat belum tersedia, sejumlah KDMP di Aceh Barat telah mulai berjalan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya inisiatif dari pengelola untuk tetap menjalankan aktivitas koperasi sembari menunggu proses dukungan operasional pemerintah.

“Kita harapkan, yang sudah beroperasional ini tetap terus berjalan secara mandiri dan tidak terhenti karena proses, tapi harus tetap bergerak walaupun prosesnya saat ini masih terus berjalan,” ujar Khairuzzadi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan memperkuat koordinasi dengan KPPN dan pihak terkait selama proses verifikasi berlangsung. Hasil pemantauan lapangan diharapkan dapat menjadi dasar untuk memastikan pelaksanaan program KDMP berjalan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.