LK2BH Teuku Umar Diskusi Publik Evaluasi Tata Kelola Lembaga Wali Nanggroe

RRI.CO.ID, Meulaboh – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LK2BH) Teuku Umar melaksanakan diskusi publik dengan tema “Evaluasi Tata Kelola Lembaga Wali Nanggroe dalam Konteks Kekhususan Aceh”.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Cut Nyak Dhien Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh dan diikuti mahasiswa UTU Meulaboh,Rabu 30 September 2026.

Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Irsadi Aristora, S.Hut., M.H., mengatakan dalam kegiatan Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas berbagai aspek terkait kelembagaan Wali Nanggroe, kekhususan Aceh, serta perkembangan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Aceh.

Iya dalam diskusi tersebut kita hadirkan mahasiswa UTU , agar mahasiswa bisa berfikir pandangan secara kritis dan ada ilmu yang di dapat dalam kegiatan diskusi tersebut, selain itu juga dari Rektor UTU Meulaboh Prof, Dr,Nyak Amir, M.Pd yang hadir langsung dalam kegiatan jalannya diskusi tersebut.

Narasumber pertama, Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si., menyampaikan materi berjudul “Revisi UUPA: Peluang atau Ancaman untuk Kesejahteraan Masyarakat Aceh”. Materi tersebut membahas dinamika perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta implikasinya terhadap keberlanjutan kekhususan Aceh dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Dr. Khairuddin, M.Pd., turut menjadi narasumber dalam diskusi tersebut dengan membahas aspek pendidikan dan penguatan pemahaman generasi muda terhadap kekhususan Aceh.

Sementara itu, Dr. Nila Trisna, M.H., menyampaikan materi mengenai “Penguatan Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe”. Pembahasan diarahkan pada posisi, kewenangan, serta peran Lembaga Wali Nanggroe dalam konteks kekhususan Aceh.

Narasumber lainnya, H. Ramli, M.S., mengangkat tema “Lembaga Wali Nanggroe: Dari Simbol ke Tata Kelola yang Relevan”. Materi tersebut menyoroti pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan agar keberadaan Wali Nanggroe dapat memiliki relevansi dengan perkembangan sosial dan pemerintahan di Aceh.

Melalui diskusi publik tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kekhususan Aceh, tata kelola Lembaga Wali Nanggroe, serta berbagai dinamika kebijakan yang berkaitan dengan masa depan pemerintahan dan masyarakat Aceh.

Kegiatan juga menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, dan gagasan terkait penguatan kekhususan Aceh serta peran kelembagaan dalam kehidupan masyarakat Aceh.