Realisasi DOKA Aceh Barat Ditarget Tembus 61 Persen Tahun Ini

RRI.CO.ID, Meulaboh - Aceh Barat menargetkan realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2026 meningkat menjadi 61 persen setelah Pra Rapat Pimpinan (Pra-Ratim) yang digelar Sekda Aceh Barat, Dr. Kurdi, di Aula Dinas PUPR, Selasa, 8 September 2026. Target tersebut didorong melalui identifikasi potensi penarikan anggaran pada 15 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menangani sekitar 204 paket kegiatan.

Sekda Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan realisasi DOKA hingga saat ini berada pada posisi 57,16 persen. Menurutnya, hasil desk pada hari kedua Pra-Ratim menunjukkan masih terdapat peluang untuk meningkatkan realisasi hingga 61 persen.

“Hasil desk tadi, ternyata kita bisa meningkat 61 persen,” ujar Kurdi usai memimpin Pra-Ratim DOKA 2026. Ia menyebut peningkatan tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan potensi penarikan anggaran pada masing-masing SKPK.

Kurdi menjelaskan, dari 15 SKPK yang menggunakan DOKA, sebanyak delapan SKPK masih berada pada posisi merah atau memiliki realisasi di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena masih tersedia waktu sekitar tiga bulan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Menurut Kurdi, pemerintah daerah telah mengidentifikasi sejumlah kegiatan yang berpotensi mempercepat realisasi, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penyerapan anggaran DOKA sebelum memasuki akhir tahun anggaran.

Ia mengatakan total pagu DOKA Aceh Barat pada 2026 mencapai sekitar Rp39 miliar. Dari jumlah tersebut, pagu pada Dinas Sosial sekitar Rp250 juta dan sisa pagu sekitar Rp700 juta berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurdi optimistis target peningkatan realisasi dapat dicapai setelah sejumlah kendala pada SKPK teridentifikasi dalam rapat. “Kita optimis dan yakin dengan hasil rapat hari ini kita sudah mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk percepatan proses realisasi fisik maupun keuangan,” katanya.

Pemerintah Aceh Barat juga akan terus memantau perkembangan realisasi berbagai sumber dana melalui tim yang telah dibentuk. Setelah pembahasan TKD dan DOKA, pemerintah daerah selanjutnya akan membahas Dana Alokasi Khusus (DAK), BKK dan dana bagi hasil migas.

Kurdi menegaskan percepatan realisasi membutuhkan koordinasi antara pimpinan dan jajaran SKPK. Ia meminta setiap kepala SKPK segera melaporkan kendala yang bersifat teknis maupun membutuhkan kebijakan pimpinan agar dapat diselesaikan melalui tim kecil secara lebih cepat.