RRI,CO.ID, Banda Aceh- Universitas Syiah Kuala (USK) meminta setiap kerja sama yang dibangun dengan mitra tidak hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau MoU, tetapi dilanjutkan dengan program nyata dan memberikan manfaat bagi kampus.
Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis USK, Dr. Ir. Ramzi Adriman, saat membuka Sosialisasi Indikator Kinerja Utama Bidang Kerja Sama dan Sosialisasi Teknis Pengurusan Perjalanan Luar Negeri di Balai Sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Banda Aceh, Jumat 21 Agustus 2026.
Ramzi mengatakan keberhasilan kerja sama tidak dapat hanya diukur dari jumlah MoU maupun perjanjian kerja sama yang ditandatangani. Menurutnya, setiap kemitraan harus memiliki tujuan, manfaat, serta luaran yang jelas.
“Lebih baik jumlah kerja sama tidak terlalu banyak, tetapi benar-benar terlaksana dan memberikan dampak, daripada memiliki banyak MoU dan IA tetapi tidak ada satu pun program yang dijalankan,” ujar Ramzi.
Ia meminta seluruh unit di lingkungan USK mulai mengutamakan kualitas dan hasil dalam membangun kemitraan. Setiap kerja sama juga perlu memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Menurut Ramzi, kerja sama yang hanya menghasilkan dokumen tanpa pelaksanaan program tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
“Yang lebih penting adalah apa yang dihasilkan dari kerja sama tersebut, apakah ada programnya, apakah memberikan manfaat, dan apakah berdampak terhadap peningkatan mutu USK,” jelasnya.
Selain membahas kerja sama, kegiatan tersebut juga memberikan pemahaman mengenai prosedur pengurusan perjalanan dinas luar negeri bagi sivitas akademika USK.
Ramzi mengatakan perjalanan ke luar negeri dalam rangka tugas kedinasan memiliki tanggung jawab berbeda dengan perjalanan pribadi. Sivitas akademika yang menjalankan tugas universitas di luar negeri turut membawa nama institusi dan menjadi bagian dari representasi Indonesia.
Karena itu, ia meminta peserta memahami dokumen, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dapat berjalan sesuai prosedur dan dipertanggungjawabkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....